PEKANBARU, datariau.com - Beberapa petugas P2TL mengacak-acak KWH listrik rumah Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Wijaya No 29, Labuh Baru, Rabu siang (3/8/2016).
Petugas P2TL membuka segel dan mempreteli KWH listrik rumah pribadinya tanpa izin sama sekali, membuat Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Roni Amriel meradang. Tanpa ada alasan yang jelas, petugas mempretelinya.
"Yang pasti sudah ada indikasi buruk tentang kinerja petugas P2TL yang dipimpin Irsad dan Didi tersebut. Mereka masuk pekarangan rumah saya tidak ada izin. Apa indikasinya. Untung saya cepat keluar. Kalau tidak, mungkin saya pastikan ada kesalahan di KWH ini," katanya.
Menurut Roni, selain petugas arogan dan semena-mena, juga ada rasa ketidakadilan ketika petugas P2TL memilah pengecekan KWH. Entah apa indikasi mereka razia, padahal tidak ada permainan apapun. Dan itu sudah banyak dirasakan masyarakat. Mereka rugi oleh ulah oknum PLN.
"Sebab, setiap pengecekan yang dilakukannya, ujung-ujungnya minta sejumlah uang. Padahal, tidak ada kesalahan apapun di KWH milik masyarakat. Tapi setelah dicek P2TL, beberapa bulan berikutnya pasti ada kesalahan," tuturnya.
Karena kondisi ini, dewan meminta agar bidang P2TL ini dievaluasi. Jika perlu dibubarkan saja. Sebab, sudah meresahkan masyarakat. "Sikap P2TL ini sudah keterlaluan. Makanya kita sudah agendakan untuk memanggil manajemen PLN untuk hearing dalam waktu dekat," katanya.
Lebih dari itu, Roni mengharapkan agar manajemen PLN membersihkan dulu internalnya, dengan menggelar razia di rumah karyawan PLN. Lalu hasilnya dipublis ke masyarakat. Selain itu, P2TL diharapkan lebih dulu merazia listrik di mal, hotel dan instansi pemerintah serta instansi swasta.
"Industri-industri dan pabrik yang menggunakan energi skala besar, yang perlu dilakukan razia. Karena indikasi itu ada. Jangan masyarakat dibebankan," katanya seraya meminta agar manajemen membenahi kinerja anggotanya. Karena persoalan lampu mati masih menjadi keluhan masyarakat sampai saat ini.
Lebih lanjut disarankan Roni, bagi masyarakat yang dirugikan oleh PLN, terutama P2TL, silakan melaporkan ke Komisi IV DPRD Pekanbaru. "Kita akan tindaklanjuti," janjinya.
