Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024

datariau.com
859 view
Pj Bupati Kampar Ikuti Rakor Bersama Mendagri Terkait Pelaksanaan Pilkada 2024
Foto: Diskominfo Kampar
Pj Bupati Kampar Hambali SE MBA MH saat menghadiri Rakor yang dilaksanakan Kemendagri terkait isu-isu strategis mengenai pelaksanaan Pilkada dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui zoom meeting di Hotel Ashley Tang Jakar

JAKARTA, datariau.com - Pj Bupati Kampar Hambali SE MBA MH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait isu-isu strategis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diikuti oleh para Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota melalui zoom meeting di Hotel Ashley Tang Jakarta pada Rabu (27/3/2024).

Selain itu, rapat ini juga dihadiri oleh berbagai pihak terkait dari seluruh Indonesia, termasuk perwakilan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan akademisi.



Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat membuka rapat menyampaikan bahwa rapat kordinasi ini menjadi forum penting bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran, menyampaikan masukan, dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam menghadapi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan tata kelola pemerintahan daerah di masa mendatang.

"Kami percaya bahwa melalui kerjasama yang erat dan dialog yang konstruktif, kita dapat membangun sistem demokrasi yang kuat dan efektif, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat," kata Tito.



Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Hambali SE MBA MH usai acara menyampaikan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya partisipasi aktif semua pihak dalam menjaga proses demokrasi yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Selain itu, Pj Bupati juga menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan sistem pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (kmf)

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar