JAKARTA, datariau.com - The Lead Institute Universitas Paramadina meminta pemerintah meninjau ulang rencana penghapusan sejumlah program studi perguruan tinggi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan industri. Lembaga tersebut menegaskan bahwa kajian filsafat, agama, dan ilmu sosial-humaniora tetap memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan nasional agar tetap berpihak pada keadilan sosial ekonomi masyarakat.
Pandangan itu mengemuka dalam Kajian Filsafat dan Agama 2026 yang digelar Rabu malam (13/5/2026). Diskusi perdana program berseri bertajuk “Madzhab Frankfurt vs Madzhab Paramadina” tersebut mengangkat tema “Inklusi Sosial di Indonesia: Rekognisi Sosial Axel Honneth vs Teologi Inklusif Cak Nur”.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama The Lead Institute Universitas Paramadina dengan MaHa Indonesia, Pray Foundation, dan Pratita Foundation. Diskusi dimoderatori Peneliti The Lead Institute Universitas Paramadina, Mayasintha Fransiska, M.A.
Ketua The Lead Institute Universitas Paramadina, Dr. phil. Suratno Muchoeri, mengatakan pendidikan tinggi tidak semestinya direduksi hanya sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan industri semata.
“Pendidikan itu dimensinya sangat luas. Tentu ketika pemerintah mereduksinya hanya menjadi sekadar yang relevan dengan dunia industri, kita patut mempertanyakan,” ujar Suratno.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab memastikan ilmu pengetahuan tetap mampu menjawab persoalan kemanusiaan dan sosial di tengah percepatan pembangunan.
“Apakah semua prodi di perguruan tinggi harus relevan dengan dunia industri? Oleh karenanya, Universitas Paramadina berupaya mengangkat kembali kajian filsafat dan agama. Kita perlu bertanya pada diri sendiri apakah kajian-kajian kita bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan kehidupan dan industri yang sedang berlangsung begitu cepat,” imbuhnya.
Alumni Goethe-Universitat Frankfurt itu menjelaskan, tema inklusi sosial dipilih sebagai jembatan pemikiran antara Madzhab Frankfurt dengan pemikiran teologis Nurcholish Madjid atau Cak Nur. Ia menegaskan bahwa kajian filsafat dan agama tidak boleh hadir di ruang hampa, melainkan harus berpijak pada realitas sosial masyarakat.
“Inklusi sosial yang mencakup kepastian bagi kelompok rentan untuk mendapatkan akses, kesempatan, dan perlakuan secara setara adalah amanat sila kelima Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Paramadina, Prof. Dr. Didik J. Rachbini, menilai ilmu pengetahuan harus berpihak pada keadilan dan kelompok rentan yang kerap tersisih oleh pembangunan.
“Di mana antara penguasa dengan rakyat ada ketidakseimbangan. Karena itu harus dibantu rakyat untuk mengkritisi penguasa yang cenderung korup,” ujar Didik.
Ia menilai gagasan tersebut sejalan dengan paradigma Keislaman, Kemodernan, dan Keindonesiaan yang diperkenalkan Cak Nur, sekaligus memiliki irisan dengan pemikiran Teori Kritis Madzhab Frankfurt, termasuk pemikiran Axel Honneth.
“Pemikiran Cak Nur banyak yang menyebutnya sebagai Madzhab Neo-Modernis, madzhab Islam yang inklusif, progresif, dan demokratis. Jadi Cak Nur membangun paradigma bahwa Islam harus jadi kekuatan moral, etika, dan peradaban yang turun ke masyarakat,” tuturnya.
Didik menambahkan, Cak Nur berupaya menjembatani hubungan antara Islam, modernitas, dan demokrasi dalam konteks kebangsaan Indonesia.
“Cak Nur berusaha menjembatani bagaimana Islam masuk dalam modernitas dan demokrasi, termasuk keislaman dan keindonesiaan adalah simbol yang penting bahwa orang Indonesia harus nasionalis serta tidak boleh orang nasionalis meninggalkan Islam,” imbuhnya.
Pandangan serupa disampaikan Filsuf Universitas Pelita Harapan, Dr. phil. Fitzgerald Kennedy Sitorus. Ia menilai ilmu pengetahuan tidak boleh bersikap netral, melainkan harus kritis dan berpihak pada kemanusiaan serta emansipasi.
Menurut Kennedy, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan distribusi ekonomi, tetapi juga penghormatan terhadap martabat dan pengakuan sosial setiap individu maupun kelompok.
“Itu persis yang diusung Madzhab Frankfurt, dan saya pikir gagasan serupa juga ada pada pemikiran Cak Nur,” ujarnya.
Ia juga menilai pendidikan filsafat tetap relevan dalam menghadapi dampak negatif industrialisasi, mulai dari alienasi hingga kerusakan ekologis.
“Kita di tengah kemajuan dunia industrial tentu ada banyak masalah yang ditimbulkan. Kita tahu dan itu yang dibicarakan Madzhab Frankfurt seperti keterasingan, alienasi, ketimpangan sosial, kerusakan ekologis, dan segala macam,” tutur alumni Goethe-Universitat Frankfurt tersebut.
