DATARIAU.COM - Rencana pembangunan fly over Sitinjau Laut, yang termasuk dalam 35 proyek prioritas nasional terus menunjukkan progres positif.
Pascakunjungan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa ke jalur padat logistik transportasi darat Lintas Tengah Sumatera, April tahun lalu, Kementerian PPN/Bappenas, 2022 ini menganggarkan dana untuk revisi desain masterplan dan DED yang telah disiapkan Kementerian PUPR.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi rencana pembangunan fly over Sitinjau Laut yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi, bersama 11 dirjen dari 8 kementerian dan OPD Pemprov Sumbar, di Hotel Balairung Jakarta, Kamis (13/1/2022).
Hadir di antaranya perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kemen PUPR, Kemen LHK, Kemenko Marves, Kementerian Perhubungan, KNKT, Kemendagri dan Kementerian ATR/BPN.
Dalam rapat gubernur mempresentasikan urgensi pembangunan fly over yang merupakan daerah rawan kecelakaan (DRK).
Selama periode 2016-2020 telah terjadi sebanyak 50 kecelakaan, meninggal 19 orang, luka berat 9 orang dan luka ringan 111 orang.
Hal ini terjadi disebabkan karena kondisi jalan berupa tanjakan terjal dan panjang serta radius tikung terlalu sempit.
Presentasi gubernur mendapat apresiasi dari peserta rapat. Oleh sebab itu gubernur optimistis pembangunan fisik fly over yang diyakini akan meningkatkan akses serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah tersebut bisa dimulai awal tahun 2023 nanti.
"Alhamdulillah dari rapat kemaren ada 11 Dirjen yang hadir dari 8 kementrian dan insya Allah pada tahun 2022 ini ada anggaran dari Bappenas untuk review desain. Mudah-mudahan setelah review desain ini selesai, maka pada akhir 2022 atau awal 2023 nanti penganggarannya bisa teralokasikan sehingga kita bisa mulai pelaksanaan untuk membangun fly over," harap Mahyeldi, Jumat (14/1/2022).
Ditambahkan gubernur, dalam rakor tersebut seluruh Dirjen yang hadir memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan di provinsi dan juga apa yang dilakukan oleh kementrian dalam rangka percepatan.
"Dengan rapat koordinasi kemarin sudah ada kesamaan dan memahami apa tugas masing-masing. Mohon doanya, seluruh masyarakat di ranah maupun di rantau agar diberi kelancaran, sebab ini menjadi bagian tanggung jawab kita kepada rakyat dan Allah SWT supaya di jalan nasional ini tidak ada lagi kecelakaan yang menimbulkan banyak korban," tambahnya.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi menjelaskan beberapa masukan dari berbagai kementerian dalam rakor. Di antaranya dari Kementerian LHK, yang menyatakan bahwa terkait izin hutan lindung, cukup dengan kewenangan gubernur karena cakupannya masih di bawah 5 hektare.
"Untuk panorama satu, luasannya kurang dari 5 Ha, yakni hanya 3,8 Ha, dan Alhamdulillah ini menambah optimisme kita. Dan, KLHK berharap hasil review jangan terlalu banyak perubahan sehingga tidak perlu menunggu waktu lama. Apalagi info dari Kementerian ATR/BPN, kesesuaian tata ruang sudah masuk dalam RTRW Kota Padang," ungkap Medi.
