JAKARTA, datariau.com - Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menyatakan siap menjalankan kebijakan digitalisasi dibidang ekonomi dan keuangan pemerintah yang saat ini tengah didorong oleh pemerintah pusat dalam memperkuat cadangan devisa negara.
Salah satu kebijakan yang diharapkan pemerintah pusat pada saat ini adalah menerapkan pemakaian QRIS hingga di daerah dalam mengurangi kebutuhan terhadap mata uang dolar.
Hal itu disampaikan Bupati Siak Drs H Alfedri MSi saat menghadiri Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Tahun 2022 bersama Bupati/Walikota dan Gubernur yang diundang oleh Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).
Rakor ini dilaksanakan menindaklanjuti amanat Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) dan Pasal 8 Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 147 Tahun 2021 tentang Keanggotaan, Tugas dan Mekanisme Kerja Satgas P2DD.
Turut hadir dalam kesempatan itu sebagai keynote speaker Menko Ekonomi Airlangga Hartanto, Menkopolhukam Mahfud MD dan Menkominfo Jhoni F Plate.
"Kita siap mendukung kebijakan peningkatkan digitalisasi didaerah sebagaimana program Bapak Presiden, sebagai bagian dari target digital economy framework," sebut Alfedri.
"Bukti dukungan kita, kita sudah mulai menerapkan kebijakan digitalisasi dibidang ekonomi dan keuangan ini dengan menggandeng Bank Riau, BNI dan Bank Mandiri sebagai mitra untuk melaksanakan pembayaran transaksi secara digital lewat QRIS untuk mengoptimalkan penerimaan daerah," kata Bupati Siak usai menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan di Hotel Le M?ridien Jl Jenderal Sudirman Kav 18-20 tersebut, di Jakarta, Selasa (6/12/2022).
Pemanfaatan QRIS tersebut, kata dia, dapat dimanfaatkan masyarakat untuk membayar PBB, pajak daerah, pajak restoran, zakat infak hingga pembayaran tiket masuk ke tempat wisata.
Selain itu, sebut orang nomor satu Negeri Istana ini, digitalisasi transaksi keuangan daerah juga sudah dilakukan dengan menerapkan aplikasi Cash Manajemen Sistem (CMS).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya, mendorong pemerintah daerah segera mempercepat transformasi digital terkait ekonomi dan keuangan sebagai salah satu agenda prioritas yang dihasilkan dalam KTT G20, di Bali yang lalu.
"Kalau QRIS dapat dipakai untuk kebutuhan regional, maka kebutuhan terhadap dolar akan menurun, hal ini akan memperkuat cadangan devisa kita," kata Airlangga.
"Ini harus kita dorong agar negara kita lebih maju. Hal ini juga dimaksudkan untuk menindaklanjuti hasil KTT G20 dan kami berharap daerah mendukung dengan segera mulai bertransformasi ke digitalisasi keuangan didaerah," jelasnya.
Menteri Airlangga menyebutkan, transformasi ekonomi berbasis digital dan khusus di Indonesia diperkirakan nilai pertumbuhannya Rp250 miliar dolar AS masuk pada 2025.
Untuk tahun ini saja, kata dia, pertumbuhannya telah mencapai Rp223 miliar dolar AS. Namun demikian, sebut dia, Indonesia tidak dapat menunggu hingga 2025. Karena, diperkirakan seluruh negara telah menerapkan digitalisasi dan akan terlambat untuk memulai transformasi keuangan tersebut.(***)
