SIAK, datariau.com - Kesabaran habis, janji perbaikan jalan baru pemda tak kunjung terealisasi hingga harus dilakukan blokir jalan oleh masyarakat Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau, Rabu (28/10/2026).
Aksi blokir jalan ini pun memicu kemacetan dan membuat antrean kendaraan tonase berat mengular di jalur penghubung Sumatera Utara Riau hingga Jambi.
Dimana pemblokiran ini menjadi bentuk protes masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai belum merealisasikan perbaikan jalan baru pemda yang terlihat rusak parah.
Kerusakan yang tak kunjung ditangani membuat masyakat geram, terlebih pada ruas jalan tersebut menjadi akses vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat setiap hari.
Video aksi pemblokiran jalan itupun viral, setelah diunggah Kepala Desa Maredan Barat, H Aljufri SSos ke group-group komunitas di Kecamatan Tualang, Siak, Riau.
Dalam video berdurasi satu menit itu, ia menyampaikan kondisi jalan baru pemda yang disebut telah lama mengalami kerusakan parah dan sulit dilalui.
"Jalan pemda diblokir warga karena sudah lebih dari setahun rusak parah dan tidak bisa dilewati. Kami mohon kepada pihak yang berwenang untuk segera melakukan perbaikan," ujar Aljufri.
Aljufri mengatakan, karena jalur ini (jalan baru pemda) merupakan akses utama warga untuk mengantar anak sekolah, serta akses warga setiap hari untuk bekerja dan menjual hasil perkebunan.
Jalan baru pemda di Kecamatan Tualang merupakan salah satu jalur penting yang menopang aktifitas masyarakat dan distribusi barang di Kabupaten Siak.
Dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan dinilai menghambat mobilitas sekaligus meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaa Umum dan Penataan Ruang (PUPR) telah menyampaikan rencana perbaikan ruas jalan tersebut, melalui skema dana tanggungjawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan setempat.
Namun, berdasarkan keterangan masyarakat, realisasi perbaikan yang diharapkan belum juga terlihat hingga aksi pemblokiran berlangsung.
Justru, ketidakpastian tersebut, semakin memperbesar kekecewaan masyarakat yang setiap hari harus menghadapi kondisi jalan yang memprihatinkan.
Akibat kerusakan ruas jalan saat ini, jalan baru pemda tidak hanya dirasakan masyarakat yang bermukim disekitar ruas jalan tersebut.
Sejumlah kendaraan pun terpantau beberapa waktu terlihat memilih jalur alternatif melalui jalan dalam kota untuk menghindari kerusakan.
Peralihan kendaraan bertonase berat ini, turut memunculkan persoalan baru. Jalan Ceras dan sejumlah akses dalam kota turut mengalami kerusakan akibat dilintasi kendaraan dengan beban yang tidak sesuai peruntukan dan kemampuan jalan.
Situasi tersebut, memperlihatkan bahwa kerusakan satu ruas jalan dapat menimbulkan dampak berantai terhadap kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, dan kondisi infrastruktur dikawasan sekitar.
Salah seorang warga Tualang, Anto menyayangkan lambannya penanganan kerusakan jalan yang dinilai telah mengancam keselamatan masyarakat.
Ia menilai pemerintah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, semestinya tidak terus berlindung dibalik alasan keterbatasan anggaran tanpa memberikan kepastian mengenai solusi perbaikan.
"Pejabat kita, baik di provinsi maupuan kabupaten, hanya bisa mengeluh dengan alasan anggaran tidak ada. Di media sosial hanya selalu penuh pencitraan," kata Anto.
"Tetapi dengan kondisi jalan seperti ini, yang jelas-jelas menjadi urat nadi ekonomi Kabupaten Siak justru luput dari perhatian mereka," ujarnya.
Ia juga mempertanyakan manfaat pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat. Sementara jalan yang digunakan setiap hari justru berada dalam kondisi membahayakan.
"Apa gunanya kami membayarkan pajak kendaraan bermotor setiap tahun ? Kemana uang pajak yang kami bayar, sementara jalan yang kami lewati setiap hari bahkan menjadi ancaman keselamatan kami," imbuhnya.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah nyata, memastikan sumber pendanaan, serta menyampaikan jadwal perbaikan yang jelas agar persoalan itu tidak berlarut-larut.
Hingga berita ini tayang, wartawan belum mendapatkan keterangan terbaru mengenai realisasi perbaikan maupun kepastian waktu pembukaan kembali akses jalan yang diblokir masyarakat.
Pemerintah Provinsi Riau, khususnya Dinas PUPR perlu memberikan penjelasan resmi terkait tindaklanjut atas keluhan masyarakat saat ini.
Bagi masyarakat Tualang, jalan yang layak bukan sekedar fasilitas umum, melainkan kebutuhan mendasar akses untuk bekerja, mengantar anak ke sekolah, pendistribusian hasil perkebunan, dan menjalankan aktifitas ekonomi dengan aman.
Masyarakat menantikan bukti nyata. Sebab, ketika akses jalan dibiarkan rusak terlalu lama, yang dipertaruhkan bukan hanya kelancaran lalu lintas, melainkan keselamatan masyarakat dan denyut nadi perekonomian daerah.(***)
