DATARIAU.COM - Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Demikian disampaikan Pakar Ekonomi Pertanian Prof Dr M Jafar Hafsah dalam diskusi bertajuk "Manajemen Pengendalian Harga Menjelang Ramadhan" di universitas Paramadina, Rabu (8/3/2023).
Acara yang digelar secara hibrid ini dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina Prof Didik J Rachbini MSc PhD, turut hadir sebagai pembicara Dr Handi Risza SE MEc Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina, dan Ariyo DP Irhamna SE MSc Dosen Manajemen Universitas Paramadina.
"Kedaulatan pangan dan kemandirian pangan merupakan fondasi dari terwujudnya ketahanan pangan. Outcome dari ketahanan pangan adalah masyarakat dan perseorangan yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan," kata Jafar.
Hal penting yang harus dilakukan, menurut Prof Jafar adalah perencanaan, data dan pemetaan, koordinasi, memastikan ketersediaan infrastruktur dan saprodi, komoditi, distribusi, pemantauan, supervisi dan pengawas ketersediaan pangan di wilayah dan monev.
Dalam paparannya Dr Handi Risza menyinggung pertumbuhan global yang diprediksi terus mengalami tren penurunan. Pada 2023, pertumbuhan global diproyeksikan melambat dari 3,4 persen pada 2022 menjadi 2,9 persen pada 2023.
Handi juga menyinggung rantai pasok yang belum sepenuhnya pulih menyebabkan masih tingginya inflasi global. Inflasi global diperkirakan turun dari 8,8 persen (2022) menjadi 6,6 persen (2023), angka ini masih lebih tinggi dari rata-rata inflasi tahun 2017-2019 yaitu 3,5 persen.
"Perlu dicermati komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Ramadan, seperti bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, daging ayam ras, dan beberapa komiditas lainnya," terangnya.
Ia juga merekomendasikan kebijakan dalam pengendalian harga, kebijakan mempertebal pasokan dalam rangka stabilisasi harga dilakukan dengan menggunakan produksi dalam negeri serta impor perlu dilakukan secara presisi sesuai permintaan aktual. Kebijakan dengan memberikan subsidi, baik transportasi maupun harga.
Kebijakan dua persen dari dana transfer umum (DTU) dalam APBD sebagai insentif untuk kebutuhan pangan melalui bansos dan insentif untuk transportasi, perlu didorong agar dapat terealisasi dengan baik di daerah, agar stabilisasi harga terwujud dengan baik.
