YOGYAKARTA, datariau.com-Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan dan kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola energi untuk menjangkau masyarakat di daerah rural, remote, dan island (RRI).
Hal itu disampaikan pada Kick-off of Decentralized Renewable Energy Demonstration Plants Improvement: “Synergizing Action for Sustainable Rural Electrification and Beyond” di Yogyakarta, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (9/11/2026).
Kemendagri diwakili Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Eva Novianty, sebagai narasumber atas undangan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Kegiatan yang berlangsung beberapa waktu itu, dibuka oleh Project Lead Renewable ENTRI bersama Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi serta perwakilan Sekretariat Daerah Provinsi DIY. Hadir pula perwakilan Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, pemerintah daerah Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, NTT, dan Papua Selatan, akademisi UGM, LSM, serta perusahaan ketenagalistrikan.
Kick-off ini bertujuan memperkenalkan secara resmi lokasi energi terbarukan terdesentralisasi (DRE) terpilih beserta rencana pengembangannya sebagai pembangkit demonstrasi untuk Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).
Pada diseminasi kajian Pemetaan Kelompok Pemangku Kepentingan dan Kerangka Kebijakan untuk Peningkatan Kesejahteraan bagi Masyarakat di Daerah RRI, Pusat Studi Energi (PSE) UGM menyampaikan bahwa kajian selama sekitar tiga tahun di NTT dan Papua Selatan itu menemukan permasalahan terbesar pada sumber daya manusia, kelembagaan, dan koordinasi antarpihak.
Meski elektrifikasi wilayah 3T tercantum dalam RPJMN, hal itu belum cukup menjadi dasar kuat dalam dokumen perencanaan daerah. Pemerintah daerah sudah memasukkan perencanaan elektrifikasi, namun belum semua pemangku kepentingan berperan sebagai pemain kunci.
PSE UGM merekomendasikan agar makna elektrifikasi di wilayah 3T ditinjau kembali, dari sekadar pemenuhan infrastruktur menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kajian tersebut memetakan enam kerangka, mulai dari konteks geografis 3T hingga rekomendasi kebijakan strategis.
Kementerian ESDM menjelaskan bahwa program ini merupakan kerja sama Ditjen EBTKE dengan Pemerintah Republik Federal Jerman melalui GIZ periode 2023??"2027, dengan memanfaatkan praktik baik lokasi DRE sebagai pembangkit demonstrasi melalui intervensi teknis dan nonteknis.
Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan bahwa kebijakan energi memiliki dua tujuan utama, yakni menjaga ketahanan energi dan mendorong peralihan ke energi hijau tanpa mengorbankan ketahanan energi.
Transisi perlu dilakukan bertahap, terutama di sektor industri, seraya meningkatkan pelayanan dasar. Bappenas berharap Kementerian ESDM aktif menciptakan permintaan energi bersih, serta mendorong revisi RUED, seiring revisi RUEN, dengan pendekatan berbasis kepulauan.
Sementara dari Kemendagri, Analis Kebijakan Ahli Madya Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, Eva Novianty mengatakan bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ESDM merupakan urusan pilihan yang wajib diprioritaskan jika daerah memiliki potensi besar dan memadai.
"Pembagian urusan ESDM dalam lampiran undang-undang hanya diatur hingga tingkat provinsi, sementara migas menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sejalan dengan Pasal 13 yang mendasarkan pembagian urusan pada dampak pelaksanaan dan dampak strategis," jelas Eva.
