Bima Arya Dorong Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah Atasi Konflik Kawasan Hutan

Samsul
27 view
Bima Arya Dorong Penguatan Koordinasi Pusat dan Daerah Atasi Konflik Kawasan Hutan
JAKARTA, datariau.com-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani konflik pemanfaatan kawasan hutan dan lahan. Upaya tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian status wilayah sekaligus memastikan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang dan arah pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

Bima menyebutkan, terdapat dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni kepastian status dan batas wilayah serta kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan pembangunan.

"Ada dua hal yang perlu didiskusikan bersama. Yang pertama adalah perkembangan kepastian status dan batas-batas wilayah. Dan yang kedua adalah isu dengan kesesuaian ruang dan pembangunan," ujar Bima.

Menurutnya, kepastian status dan batas wilayah menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya konflik pemanfaatan lahan. Karena itu, diperlukan penyelarasan data kawasan hutan, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta batas administrasi daerah.

Sinkronisasi data tersebut diperlukan untuk meminimalkan tumpang tindih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang berpotensi menimbulkan persoalan di daerah.

Selain itu, Bima menekankan pentingnya memastikan pemanfaatan kawasan hutan maupun lahan HGU sesuai dengan RTRW dan kebijakan pembangunan daerah. Penilaian kesesuaian ruang juga harus mempertimbangkan peruntukan kawasan serta kondisi faktual di lapangan.

Bima turut menyoroti peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelesaian persoalan lintas kabupaten dan kota. Menurutnya, gubernur harus menjadi penghubung sekaligus memfasilitasi penyelesaian konflik yang berkaitan dengan batas wilayah maupun ketidaksesuaian tata ruang.

"Gubernur ini kan wakil pemerintah pusat. Ini harus menjadi simpul koordinasi dari seluruh persoalan-persoalan lintas kabupaten/kota. Gubernur harus kami dorong untuk melakukan fasilitasi konflik di wilayah, termasuk apabila ada kaitannya dengan batas wilayah dan juga ketidaksesuaian dengan tata ruang," tegasnya.
Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar