BULUNGAN, datariau.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan sinergi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Dorongan tersebut disampaikan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah (SUPD) I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni, dalam Rapat Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kolaborasi Provinsi-Kabupaten/Kota di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara Sapi'i, dilanjutkan sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan Risdianto, pemaparan materi dari narasumber Kemendagri, serta kunjungan lapangan ke PT Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIPI).
Dalam sambutannya, Sekda Bulungan Risdianto menyoroti pentingnya menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan investasi dan keberlanjutan lingkungan.
Menurutnya, Kabupaten Bulungan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar melalui industrialisasi, investasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Namun, pertumbuhan tersebut harus diimbangi dengan pencapaian indikator pembangunan serta perlindungan lingkungan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulungan pada Triwulan II 2026 mencapai 10,62 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29 persen.
Pertumbuhan sektor sekunder yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer dan tersier menunjukkan berlangsungnya proses hilirisasi. Sementara itu, sektor jasa dan perdagangan juga terus berkembang dalam struktur perekonomian daerah.
Risdianto menyebut investasi menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Bulungan. Kawasan Industri Hijau Indonesia di Kalimantan Utara menjadi salah satu pendukung perkembangan industri, dengan salah satu fasilitas produksinya ditargetkan menghasilkan sekitar 500.000 ton aluminium per tahun.
Investasi tersebut juga telah menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di Kabupaten Bulungan.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari penguatan ekonomi masyarakat. Aktivitas pelaku usaha di kawasan tepian sungai, terutama pada sore hingga malam hari, menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal.
Sementara itu, Heriyandi Roni menjelaskan bahwa ekonomi hijau merupakan bagian dari transformasi ekonomi Indonesia melalui pembangunan rendah karbon dan penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
"Di daerah, penerapannya dapat dilakukan melalui penggunaan kendaraan listrik, efisiensi energi gedung pemerintahan, serta perbaikan tata kelola persampahan untuk mengurangi emisi gas metana," jelas Heriyandi.
Ia menambahkan, upaya pengurangan emisi juga berpotensi membuka peluang insentif dan perdagangan karbon. Dukungan pendanaan lingkungan hidup dapat dimanfaatkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Untuk merealisasikan program tersebut, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan kebijakan ekonomi hijau ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Program prioritas seperti efisiensi energi dan pengelolaan sampah juga perlu diperkuat melalui koordinasi lintas perangkat daerah serta kerja sama antarkabupaten/kota.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kemendagri menjelaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp725,48 triliun menjadi salah satu instrumen pendanaan untuk mendukung pembangunan daerah, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi hijau dan ekonomi biru.
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan TKD harus mengedepankan penganggaran berbasis kinerja dengan berpedoman pada prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta target pelayanan publik.
Pengelolaan anggaran juga harus memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke PT KIPI. Para peserta meninjau pengelolaan kawasan industri dan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta upaya pengendalian dampak lingkungan.
Melalui kegiatan tersebut, Kemendagri mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Utara memperkuat kolaborasi pembangunan agar pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan.***
