JAKARTA, datariau.com - Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan bahwa sejarah Indonesia menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara krisis ekonomi dan perubahan politik. Karena itu, pemerintah perlu mengelola berbagai tantangan ekonomi secara tepat agar tidak berkembang menjadi gejolak sosial dan politik yang mengancam stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan JK saat menjadi pembicara utama dalam Seminar Publik Hybrid bertajuk “Kebijakan Ekonomi dan Manajemen Krisis” yang diselenggarakan Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina di Ruang Granada, Gedung Nurcholish Madjid Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Dalam forum yang dibuka Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Paramadina Prof. Dr. Ahmad Badawi Saluy dan dimoderatori Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr. Didik J. Rachbini itu, JK menegaskan bahwa berbagai pergantian kepemimpinan nasional di masa lalu tidak terlepas dari tekanan ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik.
"Krisis ekonomi selalu ada kaitannya dengan politik. Bung Karno turun karena krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis politik. Harga beras naik, BBM naik, orang melakukan demonstrasi, lalu muncul berbagai gejolak politik. Pak Harto juga demikian saat krisis 1998 hingga akhirnya turun setelah memimpin selama 32 tahun," ujar JK.
Baca juga:Jusuf Kalla: Pemimpin Tangguh Harus Mengambil Keputusan Tepat Saat Krisis Datang
Menurutnya, salah satu indikator utama yang harus diperhatikan pemerintah dalam mengantisipasi potensi krisis adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menilai kekuatan mata uang sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional.
"Mata uang itu soal supply dan demand. Banyak orang menyimpan dolar Amerika Serikat karena tidak percaya kepada rupiah. Semakin banyak orang menyimpan dolar, maka nilai rupiah akan semakin turun," katanya.
Selain nilai tukar, JK mengingatkan pentingnya membaca kondisi ekonomi secara menyeluruh dan tidak hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan sebagai indikator kesehatan ekonomi.
Ia menjelaskan bahwa kondisi pasar harus dilihat dari dua sisi, yakni pasar modal dan pasar riil. Menurutnya, daya beli masyarakat di sektor riil justru menjadi indikator yang lebih akurat dalam mengukur kondisi ekonomi nasional.
Baca juga:JK: Jalan Tol Hanya Dinikmati Orang Kaya, Si Miskin Lewat Jalan Rusak
JK juga menyoroti pelemahan pasar modal yang menurutnya mencerminkan menurunnya tingkat kepercayaan investor terhadap prospek dunia usaha. Ia menegaskan bahwa investasi hanya akan mengalir apabila terdapat keyakinan terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.
"Pasar modal turun karena masalah kepercayaan. Orang membeli saham karena percaya perusahaan itu akan menghasilkan laba. Ketika kepercayaan menurun, saham-saham dilepas," ujarnya.
Lebih jauh, JK mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang berkepanjangan berpotensi memunculkan persoalan sosial yang lebih luas, termasuk meningkatnya angka kriminalitas akibat tingginya pengangguran dan menurunnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam konteks kebijakan publik, JK menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan ekonomi melalui riset dan rekomendasi berbasis data.
"Tugas universitas pertama adalah mencerdaskan bangsa. Kedua, memberikan kontribusi kepada masyarakat dan pemerintah melalui hasil-hasil penelitian. Kampus harus mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.
Baca juga:Jusuf Kalla Tekan Tombol Groundbreaking Kampus Cipayung Universitas Paramadina
Pada sektor fiskal, JK secara khusus mendorong pemerintah untuk segera melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas berbagai pengeluaran yang tidak produktif.
"Pengeluaran yang tidak produktif harus dikurangi. Jangan terlalu lama. Langsung saja ambil keputusan mengenai beban mana yang harus dipotong dan dikurangi agar fiskal negara menjadi lebih sehat," tegasnya.
Ia juga mengingatkan sejumlah tantangan yang berpotensi dihadapi Indonesia dalam beberapa tahun mendatang, mulai dari ancaman El Nino yang dapat menurunkan produksi pangan nasional, potensi krisis kelistrikan akibat minimnya pembangunan infrastruktur energi, hingga meningkatnya beban subsidi yang dapat menekan kondisi fiskal negara.
Baca juga:
Jusuf Kalla: 11 konflik besar Indonesia terjadi karena ketidakadilan
Menurut JK, kondisi ekonomi nasional saat ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni dampak konflik global seperti perang di Timur Tengah dan konflik Rusia-Ukraina, tingginya beban utang negara yang meningkatkan kewajiban pembayaran bunga, serta pentingnya penerapan manajemen krisis yang efektif melalui pengendalian defisit anggaran.
"Manajemen krisis harus dilakukan dengan mengurangi utang melalui pengendalian defisit APBN. Semua pengeluaran yang tidak produktif perlu dikurangi atau dihapus agar ekonomi dapat lebih sehat dan berkelanjutan," pungkasnya.
Pernyataan JK tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi stabilitas politik dan keberlanjutan pembangunan nasional.***
Baca juga:DMI Tegaskan Aturan Salat Jumat Ganjil Genap Hanya Usulan JK
