JAKARTA, datariau.com - Klaim pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/YoY) pada Kuartal I 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Angka yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dinilai perlu dikaji secara kritis karena dinilai menyimpan sejumlah inkonsistensi internal yang dapat memengaruhi arah kebijakan ekonomi nasional.
Kritik tersebut mengemuka dalam Diskusi Terbuka bertajuk evaluasi kondisi ekonomi Indonesia yang digelar oleh Aliansi Ekonom Indonesia bersama Paramadina Public Policy Institute di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (23/5/2026).
Forum tersebut secara khusus menelaah angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Kuartal I 2026 yang mencapai 5,61 persen YoY, angka tertinggi sejak 2012 di luar periode pandemi Covid-19, serta mengulas berbagai kerentanan struktural ekonomi Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Salah satu sorotan utama datang dari kajian terbaru yang disusun oleh ekonom Teuku Riefky dan Ikhsan (2026). Kajian itu menemukan adanya ketidaksesuaian dalam data BPS, terutama kontraksi sektor listrik sebesar minus 0,99 persen di tengah pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 5,04 persen.
Ketidaksinkronan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai integritas pengukuran pertumbuhan ekonomi nasional. Jika inkonsistensi data itu dikoreksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama diperkirakan hanya berada pada kisaran 4,4 persen hingga 5,2 persen.
Ekonom Wijayanto Samirin menegaskan bahwa kepastian, termasuk validitas data pemerintah, menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
“Di era yang penuh ketidakpastian seperti saat ini, investor butuh kepastian; termasuk kepastian tentang akurasi data pemerintah. Tanpanya, trust akan hilang, dan seringkali krisis ekonomi timbul karena hilangnya trust,” ujar Wijayanto.
Ia menilai kepercayaan terhadap data resmi negara menjadi modal penting agar pelaku usaha dan investor dapat mengambil keputusan ekonomi secara rasional.
Daya Beli Melemah dan Kelas Menengah Tergerus
Dalam sesi pertama diskusi yang membahas kondisi makroekonomi Indonesia pada Kuartal I 2026, ekonom muda Teuku Riefky menyampaikan bahwa angka pertumbuhan 5,61 persen belum mencerminkan perbaikan kondisi fundamental ekonomi masyarakat.
Menurutnya, penurunan kelas menengah, lemahnya daya beli masyarakat, serta stagnasi produktivitas sektoral masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.
“Pertumbuhan ekonomi Q1-2026 sebesar 5,61 persen perlu disikapi secara hati-hati. Selain adanya ketidakkonsistenan internal data BPS, kondisi ekonomi terkini tidak mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa interpretasi yang keliru terhadap angka pertumbuhan ekonomi dapat memicu kebijakan yang salah arah dan menunda reformasi struktural yang mendesak.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan Vid Adrison. Ia menilai tingginya belanja pemerintah pada awal tahun berpotensi menciptakan ilusi kesehatan fiskal negara.
Menurutnya, strategi front-loading belanja di awal tahun justru dapat menyisakan tekanan besar pada semester berikutnya, terutama karena ruang fiskal APBN yang makin terbatas, berkurangnya transfer ke daerah, dan dominasi program populis yang dinilai tidak produktif.
“Ruang gerak kebijakan fiskal yang menyempit adalah kombinasi berbahaya bagi kesinambungan fiskal kita,” kata Vid.
Sementara itu, peneliti dari Center for Strategic and International Studies (CSIS), Dwiwulan, menilai pelemahan nilai tukar rupiah bukan sekadar gejolak teknis pasar.
Menurutnya, depresiasi rupiah mencerminkan ketergantungan besar Indonesia terhadap aliran modal asing jangka pendek sekaligus menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.
“Kebijakan Bank Indonesia hanya bersifat seperti paracetamol yang meredakan gejala. Pemulihan sesungguhnya bergantung pada kebijakan pemerintah yang realistis, disiplin, dan transparan,” ujarnya.
Ancaman ART Indonesia-AS dan Risiko Geopolitik
Pada sesi kedua, para pembicara menyoroti ancaman dari konflik geopolitik dan perdagangan internasional, termasuk implikasiAgreement on Reciprocal Trade(ART) Indonesia-Amerika Serikat yang ditandatangani pada 19 Februari 2026.
Ekonom Rimawan Pradiptyo menilai Indonesia perlu mengevaluasi ulang posisi dalam perjanjian tersebut.
Ia menyebut ART berpotensi menciptakan beban ekonomi yang tidak seimbang, memperlemah independensi kebijakan ekonomi nasional, bahkan menggerus kedaulatan Indonesia.
“Biaya menolak ART lebih murah dibanding menerima ART. Renegosiasi masih sangat mungkin dilakukan,” ujarnya.
Pandangan kritis juga disampaikan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI), M. Dian Revindo, yang menilai kebijakan ekonomi harus diarahkan pada solusi yang sederhana, murah, dan tidak mengganggu iklim usaha.
Ia mengingatkan pembentukan lembaga baru atau badan ekspor justru berpotensi memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang rente apabila tidak disertai reformasi tata kelola.
“Jangan terjebak hanya mengejar pertumbuhan tinggi. Yang lebih penting adalah kualitas pertumbuhan, peningkatan kapabilitas, dan kebebasan ekonomi,” katanya.
Senada, Sahara mengingatkan bahwa ART berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga minus 0,41 persen sekaligus memperburuk neraca perdagangan nasional.
Tak hanya itu, komitmen impor komoditas asal AS seperti daging sapi, jagung, dan apel dikhawatirkan memicu retaliasi negara pemasok tradisional yang selama ini menawarkan harga lebih kompetitif.
“Ini bukan sekadar soal tarif, melainkan siapa yang akan mengendalikan rantai pasok pangan dan energi Indonesia dalam jangka panjang,” ujarnya.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi
Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian Tujuh Desakan Darurat Ekonomi (7DDE) yang telah disuarakan Aliansi Ekonom Indonesia sejak 29 September 2025 sebagai respons terhadap menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat rapuhnya tata kelola ekonomi nasional.
Tujuh desakan tersebut meliputi perbaikan misalokasi anggaran, pemulihan independensi institusi negara, penghentian dominasi negara yang menghambat ekonomi lokal, deregulasi birokrasi, penanganan ketimpangan multidimensi, kebijakan berbasis bukti, hingga peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi.
Para ekonom menilai tanpa reformasi struktural yang serius, angka pertumbuhan ekonomi tinggi berpotensi menjadi sekadar ilusi statistik yang tidak tercermin dalam kesejahteraan nyata masyarakat.***
