PEKANBARU, datariau.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah di Provinsi Riau mengalami gangguan serius. Beberapa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpaksa menghentikan penyaluran makanan kepada penerima manfaat setelah kehabisan dana operasional akibat tersendatnya pencairan anggaran dari pusat.
Penghentian layanan tersebut terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak. Akibatnya, ribuan siswa yang selama ini menjadi penerima manfaat program unggulan pemerintah itu untuk sementara tidak lagi menerima pasokan makanan bergizi dari dapur MBG.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Pekanbaru, Syartiwidya, membenarkan adanya sejumlah SPPG yang menghentikan operasional karena keterlambatan pencairan dana.
"Iya, dihentikan karena dana belum cair," kata Syartiwidya, dikutip cakaplah.com, Ahad (14/6/2026).
Baca juga:Dukung MBG untuk Generasi Emas, Ketua LAMR Pekanbaru Ajak Warga Melayu Tolak Narasi Kebencian
Menurutnya, penghentian bukan disebabkan oleh berakhirnya program MBG, melainkan karena pengelola dapur sudah tidak memiliki kemampuan untuk menalangi biaya operasional yang terus berjalan setiap hari.
"Kalau dana cair jalan lagi," ujarnya.
Syartiwidya menjelaskan, keterlambatan pencairan dana terjadi karena adanya perubahan sistem pencairan anggaran dari pemerintah pusat.
Perubahan mekanisme tersebut membuat sejumlah SPPG harus menunggu proses administrasi yang lebih panjang dibanding sebelumnya. Sementara kebutuhan operasional dapur tetap harus dipenuhi setiap hari, mulai dari pembelian bahan baku, pengolahan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
"Karena ada perubahan sistem pencairan pusat," katanya.
Meski demikian, ia mengaku telah menerima informasi dari biro keuangan bahwa pencairan dana akan dilakukan secara berkala setiap pekan.
"Biro keuangan sampaikan, pencairan akan dilakukan setiap Senin atau Kamis. Jadi setiap minggu itu ada pencairan," jelasnya.
Namun hingga pertengahan Juni ini, masih terdapat sejumlah dapur MBG yang belum kembali beroperasi.
"Sekarang masih ada, tapi susah kami lacak kalau kepala SPPG tidak melaporkan ke KPPG," ungkapnya.
Baca juga:Ribuan Dapur MBG Terancam Ditutup, Pemerintah Temukan Pembengkakan 6.877 Titik SPPG
SPPG Siak Hentikan Distribusi ke Seluruh Sekolah
Salah satu penghentian layanan yang paling berdampak terjadi di Kabupaten Siak. Manajemen SPPG Kampung Dalam secara resmi mengeluarkan surat pemberitahuan penghentian sementara distribusi MBG kepada seluruh sekolah penerima manfaat dalam wilayah layanannya.
Dalam surat tersebut, pengelola mengaku tidak lagi memiliki kemampuan finansial untuk mempertahankan kualitas layanan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
"Kami mendapati bahwa dana anggaran yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk menutupi biaya operasional produksi dan bahan baku serta distribusi sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Keterbatasan anggaran ini disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana," tulis manajemen SPPG Kampung Dalam, dikutip riaupos.co.
Baca juga:Program MBG di Sejumlah Sekolah Dihentikan Sementara Akibat Keterlambatan Dana
Pihak pengelola menegaskan tidak ingin memaksakan distribusi makanan jika harus mengorbankan kualitas maupun porsi makanan yang diterima siswa.
Karena itu, distribusi MBG yang semestinya berlangsung mulai 10 Juni 2026 dihentikan sementara hingga ketersediaan anggaran kembali memadai.
Manajemen SPPG juga menyampaikan permohonan maaf kepada sekolah dan seluruh penerima manfaat atas kondisi tersebut.
"Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini dan berharap Bapak/Ibu dapat memakluminya," demikian isi surat tersebut.
Baca juga:Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Jadi Terapi Kejut Prabowo Perkuat Akuntabilitas Program MBG
Dapur MBG di Pekanbaru Juga Berhenti
Kondisi serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru. Operasional SPPG Umban Sari 02 yang melayani program MBG dihentikan sementara sejak Kamis (11/6/2026).
Informasi penghentian tersebut tertuang dalam surat resmi yang beredar di kalangan orang tua siswa dan penerima manfaat program.
Dalam surat berkop Badan Gizi Nasional Republik Indonesia itu disebutkan bahwa seluruh kegiatan operasional dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
"Sehubungan dengan adanya keperluan dan pertimbangan operasional, bersama ini kami sampaikan bahwa kegiatan operasional SPPG Umban Sari 02 dihentikan sementara terhitung mulai Kamis, 11 Juni 2026 sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian," bunyi surat tersebut.
Baca juga:Saat BJ Habibie Korbankan Program Strategis Nasional Demi Selamatkan Rupiah dari Krisis 1998
Akibat keputusan itu, seluruh layanan yang berkaitan dengan operasional dapur MBG tidak dapat dilaksanakan untuk sementara waktu.
Saat dikonfirmasi terkait penyebab penghentian operasional tersebut, Syartiwidya mengisyaratkan bahwa masalah utamanya kembali berkaitan dengan belum cairnya pendanaan.
"Dana belum cair mungkin," katanya singkat.
Selain Umban Sari 02, informasi yang dihimpun menunjukkan penghentian layanan juga terjadi di SPPG Pekanbaru Lima Puluh Kota Rintis 2.
Baca juga:Gugatan dan Polemik Program MBG Muncul di Berbagai Daerah, Pemerintah Tegaskan Tetap Berjalan
Pengelola Sudah Tak Mampu Menalangi
Sejumlah pengelola SPPG mengaku kondisi yang mereka hadapi bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi, melainkan telah menyentuh aspek keberlangsungan operasional.
Biaya yang harus ditanggung setiap hari meliputi pembelian bahan pangan segar, pembayaran tenaga kerja, pengemasan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah penerima manfaat.
Ketika dana operasional tak kunjung masuk, sebagian pengelola masih berupaya menalangi dengan dana internal. Namun kemampuan tersebut memiliki batas.
Akibatnya, penghentian sementara dipilih sebagai langkah terakhir untuk menghindari penurunan kualitas makanan maupun risiko operasional lainnya.
Baca juga:Menu MBG Dinilai Kurang Bergizi, DPRD Pekanbaru Minta Segera Lakukan Evaluasi
