Disinyalir Tak Setorkan PAP

Komisi IV DPRD Riau: Layangkan Surat Kepada Kami, Panggil Perusahaan Untuk Dilakukan Hearing

Hermansyah
467 view
Komisi IV DPRD Riau: Layangkan Surat Kepada Kami, Panggil Perusahaan Untuk Dilakukan Hearing
PKS PT Anugerah Tani Makmur Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

SIAK, datariau.com - Sejak berdirinya perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan buah sawit menjadi Crude Palm Oil (CPO) milik PT Anugerah Tani Makmur (ATM) Maredan, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau.

Diketahui Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak tepat ditepi Jalan Lintas Maredan Pekanbaru ini diduga tidak pernah untuk menyetorkan (membayarkan) Pajak Air Permukaan (PAP) sesuai dengan yang tertuang didalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2012.

Selain alih fungsi sungai atau rawa dengan memanfaatkan air sungai yang ditampung pada sebuah waduk sebagai air baku, perusahaan ini melakukannya dengan cara membuat saluran aliran langsung menuju waduk milik perusahaan tersebut.

Ketika dikonfirmasi perihal berapa banyak debit atau kubik selama ini yang telah dimanfaatkan oleh perusahan tersebut pihak perusahaan melalui Humas PT Anugerah Tani Makmur (ATM) Maredan, Arpan tidak dapat menjawab dan menjelaskan perihal itu.

Justru diketahui bahwasanya pimpinan perusahaan melalui General Manager PT ATM Rifa'i mesti telah melimpahkan setiap persoalan maupun pertanyaan langsung kepadanya. Namun, kapasitas Humas tersebut belum dapat menjawab apa yang menjadi pertanyaan awak media ini, Rabu (19/12/2018) pagi, justru memilih bungkam.

"Ado"yo berita ko boss, beritaknlah sesuko hati boss yo lah. Tp dg data yg kongkrit yo. Kmren DLH dtng n ngpo org boss tak ado dtng," dalihnya tidak sesuai pertanyaan yang dilontarkan datariau.com melalui pesan singkat WhatsAppnya.


Selanjutnya, awak media ini mencoba mengkonfirmasi perihal adanya pemanfaat air permukaan oleh perusahaan tersebut Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau angkat bicara. Sebab ia juga sempat mendapat kabar perihal itu melalui pemberitaan, selain masalah limbah pihak perusahaan ini juga diduga tidak pernah setorkan Pajak Air Permukaan (PAP) dari semenjak beroperasi hingga saat ini.

"Yang jelas setia PKS itu bila memakai air permukaan itu juga harus tetap membayarkan pajak air permukaanya, sesuai dengan aturan Perda maupun Pergubri. Dan di Perda nya pun ada tercantum aturan pajaknya kepada pemerintah, sedangkan untuk limbahnya sendiri pun tidak dibenarkan langsung dibuang ke sungai," terang Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sumiyanti SSos MSi kepada datariau.com, Rabu (19/12/2018) malam.

Selanjutnya, menurut aturan limbah itu juga harus diproses terlebih dulu dan kemudian setelah memenuhi standart dan kwalitas air (limbah) secara kimia. Selanjutnya barulah limbah tersebut baru dapat dibuang ke sungai. "Menurut aturan dan regulasi tentunya itu menyalahi aturanlah," ungkapnya.

Kemudian Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Riau melalui Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau Sumiyanti SSos MSi terkait dengan persoalan ini anggota DPRD Riau itu meminta kepada pihak terkait atau pemerintah, baik itu Dispenda dan melalui pengaduan dari masyarakat kepada DPRD agar dipanggil perusahaanya.

"Terkait persoalan ini, baik itu Dispenda maupun melalui pengajuan masyarakat agar dipanggil perusahaanya dan instansi terkait juga mengecek kelapangan hal-hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan aturan ini," ujarnya.

Ia juga menghimbau kepada instansi terkait perihal masalah limbah dan Pajak Air Permukaan (PAP) ini agar segera memantaunya kelapangan. Bagi masyarakat yang mengetahui hal ini agar dapat mengadukan persoalan ini kepada DPRD Provinsi Riau.

"Perihal persoalan ini bagi masyarakat yang mengetahui hal ini agar dapat adukan persoalan semacam ini kepada kami (Komisi IV DPRD Provinsi). Dan kami akan lakukan sidak ke perusahaan tersebut buat aduan tembuskan kepada DPRD Provinsi Riau " pintanya Sumiyanti SSos MSi, Rabu (19/12/2018).

Selanjutnya Anggota DPRD Provinsi Riau tersebut menyarankan agar segera melayangkan surat langsung kepada Ketua DPRD Provinsi Riau yang nanti akan diteruskan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Riau. "Layangkan surat kepada kami DPRD Provinsi Riau dan mohon peninjauan langsung agar dilakukan pemanggilan terhadap perusahaan untuk melakukan hearing," tegasnya.

Penulis
: Hermansyah
Editor
: Hermansyah
Sumber
: Datariau.com