Aburizal: Tindakan Represif Tolak #2019GantiPresiden Tusuk Jokowi dari Belakang

Ruslan
855 view
Aburizal: Tindakan Represif Tolak #2019GantiPresiden Tusuk Jokowi dari Belakang
Foto: Int
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

DATARIAU.COM - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menolak tindakan represif terhadap Gerakan #2019GantiPresiden. Hal itu dikemukakan ARB, sapaan akrab Aburizal, menanggapi tentang dugaan represi atas gerakan #2019GantiPresiden.

"Meski kami adalah Partai yang paling pertama dan terdepan mendukung Bapak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinannya selama dua periode akan tetapi kami menolak dengan keras cara-cara represif dan premanisme terhadap gerakan #2019GantiPresiden tersebut, oleh karena kebebasan menyatakan pendapat dijamin dan diatur oleh undang-undang," ujar ARB dalam akun Facebooknya, Senin, 27 Agustus 2018.

Menurut ARB, pelarangan Neno Warisman untuk menghadiri acara deklarasi di Pekanbaru, Riau dan pengepungan terhadap Ahmad Dani di Surabaya, Jawa Timur, dilakukan dengan cara represif dan membiarkan tindakan premanisme adalah tidak sejalan dengan iklim demokrasi yang sedang dibangun, serta tidak menunjukkan netralitas aparat dalam mengayomi masyarakat. 

ARB menganggap, membiarkan tindakan main hakim sendiri masyarakat dan tindakan represif aparat tersebut sama saja menusuk Jokowi dari belakang. Sebab, sama sekali tidak menggambarkan cara mendukung yang baik dan benar. 

"Meskipun berbeda pilihan akan tetapi kita harus saling hormat dalam perbedaan itu dan kebebasan dalam menyatakan perbedaan itu dapat dijamin," ujarnya.

ARB menambahkan, dukungan terhadap Presiden Jokowi dilakukan secara konstitusional partai, yakni merupakan keputusan Musyawaran Nasional yang wajib dilaksanan oleh jajaran partai secara nasional.

Tak hanya menolak keras cara-cara represif untuk menekan kebebasan berpendapat, ARB juga menyesalkan ucapan provokatif yang dilakukan  Ahmad Dani. 

"Kami juga mengimbau kepada aktivis #2019GantiPresiden untuk tetap bergerak dalam koridor peraturan perundangan dengan cara-cara santun, bermartabat  dan kepatuhan terhadap hukum," katanya.

Namun, aparat juga hendaknya memberikan pembelajaran demokrasi kepada masyarakat dengan tidak memihak, dan dapat memfasilitasi serta mengatur masing-masing unjuk pendapat sehingga terhindar dari konflik di lapangan.

ARB meyakini, tahun 2019 nanti  merupakan pesta demokrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

"Jangan sampai cara-cara represif dan provokatif menodai ajang pesta demokrasi tersebut. Mari kita sama-sama saling menjaga aset bangsa terbesar kita yaitu demokrasi agar tidak rusak dan ternoda oleh tindakan provokatif dan represif," ujar ARB.

Editor
: Ruslan Efendi
Sumber
: viva.co.id
Tag:
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar