Ical soal Desakan Munas Dipercepat: Semua Ada Waktunya

Datariau.com
434 view
Ical soal Desakan Munas Dipercepat: Semua Ada Waktunya
Aburizal Bakrie. (Foto: Zakia Liland Fajriani/detikcom)

DATARIAU.COM - Bakal calon (balon) Ketua Umum (Ketum) Golkar Ali Yahya meminta DPP Golkar segera menggelar rapat pleno agar penyelenggaraan musyawarah nasional (munas) bisa segera ditentukan waktunya. Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan DPP akan tentukan waktu terbaik.

"Semua kan ada waktunya, waktunya itu kan nanti ditunjukkan oleh DPP, yang menentukan DPP kapan waktu yang terbaik," sebut Ical saat ditemui di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Minggu (11/8/2019).

Ia pun menyanggah adanya keretakan dalam tubuh internal partai berlogo pohon beringin tersebut. Menurut Ical, kondisi Golkar hari ini biasa-biasa saja. 

"Saya tidak pernah lihat ada polemik apa-apa, biasa saja semuanya," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai dukungannya terhadap calon ketum Golkar, ia enggan menjawab. Namun, harapannya Golkar tetap dipimpin tokoh yang terbaik.

"Lebih condong kepada yang terbaik," terangnya.

Sebelumnya, Ali Yahya mengatakan menggelar rapat pleno lebih penting ketimbang berkeliling DPD untuk meminta dukungan. Ali menjelaskan penetapan waktu munas ditentukan melalui rapat pimpinan nasional (rapimnas). Waktu rapimnas sendiri diputuskan dalam rapat pleno.

"Hemat saya, sebaiknya melakukan rapat pleno secepatnya, ketimbang ketua umum keliling ke beberapa daerah minta dukungan untuk maju kembali sebagai ketua umum. Padahal pemilihan ketua umum itu dilakukan dalam musyawarah nasional," kata Ali kepada wartawan, Jumat (2/8).

Selain meminta rapat pleno segera digelar, Ali menyinggung soal surat Dewan Pembina (Wanbin) Golkar yang meminta pengurus DPP menentukan jadwal rapat pleno. Surat tersebut dikeluarkan Wanbin Golkar pada 25 Juni 2019.

"Dewan Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ART (Anggaran Rumah Tangga), telah memberikan petunjuk, pertimbangan, saran dan nasihat untuk secepatnya melakukan evaluasi melalui rapat pleno, yang menurut ketentuan pada pasal tersebut ayat (3) harus 'diperhatikan dengan sungguh-sungguh', ternyata belum juga direspons dan ditindaklanjuti oleh DPP Partai Golkar. Ada apa gerangan?" tutur Ali.

Sumber
: detik.com
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar