JAKARTA, datariau.com - Universitas Paramadina bersama Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB University menggelar Diskusi dan Bedah Buku “Membongkar Paradigma GDP-Oriented: Agenda Degrowth dalam Ekonomi Politik Indonesia”, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hibrid di Auditorium TP Rachmat Universitas Paramadina dan melalui Zoom tersebut menghadirkan sejumlah akademisi dan ekonom untuk membahas kembali arah pembangunan ekonomi Indonesia yang selama ini banyak bertumpu pada indikator pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP).
Diskusi menghadirkan Prof. Didin S. Damanhuri selaku penulis buku sekaligus Ekonom Senior INDEF, Prof. Fachry Ali sebagai penulis pengantar dan editor buku, Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, serta Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif CELIOS. Diskusi dipandu Wijayanto Samirin.
Baca juga:Universitas Paramadina, Kyoto University, dan LLDIKTI III Bahas Strategi ESG untuk Perkuat Daya Saing Indonesia
Mewakili Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Harry T.Y. Achsan mengatakan, buku karya Prof. Didin tersebut tetap relevan untuk dikaji karena menawarkan perspektif kritis terhadap paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada GDP.
“Buku ekonomi politik karya Prof. Didin ini mengangkat gagasan perlunya melihat kembali paradigma pembangunan yang terlalu berorientasi pada GDP serta pentingnya pendekatan degrowth yang memperhatikan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis,” ujar Dr. Harry.
Menurutnya, buku tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan struktur ekonomi nasional, pemerataan, serta kekuatan ekonomi lokal Indonesia. Diskusi mengenai buku itu, kata dia, telah dilakukan beberapa kali karena isu yang diangkat masih relevan dengan kondisi ekonomi dan pembangunan Indonesia saat ini.
Baca juga:Perempuan Paramadina Soroti Kesenjangan Gender, Ekonomi dan Politik di 81 Tahun Kemerdekaan
Pertumbuhan Ekonomi Tak Cukup Diukur dari GDP
Rektor IPB University Dr. Alim Setiawan Slamet menilai buku Prof. Didin mengajak publik mempertanyakan kembali tujuan pembangunan. Selama ini, keberhasilan pembangunan cenderung diukur dari tingginya angka pertumbuhan ekonomi, sementara dampaknya terhadap pemerataan dan lingkungan belum selalu menjadi perhatian utama.
“Saya selalu terkesan dengan buku ekonomi politik karya Prof. Didin. Karena buku tersebut mengajak kita untuk berhenti sejenak dan bertanya kembali sesungguhnya untuk apa dan untuk siapa pembangunan ini dijalankan,” kata Dr. Alim.
Ia menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan konsekuensi berupa ketimpangan dan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai pemerataan. Karena itu, paradigma pembangunan perlu diarahkan pada pertumbuhan yang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat.
Baca juga:Universitas Paramadina Masuk Daftar 10 Kampus di Jakarta Paling Aktif dalam Diskursus dan Kebijakan Publik Nasional
Dr. Alim memaparkan sejumlah praktik yang dilakukan IPB University untuk menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan dan keberlanjutan lingkungan. Salah satunya melalui pengembangan peternakan ramah iklim serta program One Village One CEO.
Program tersebut menempatkan mahasiswa dan alumni sebagai CEO desa untuk membantu membuka akses teknologi, pasar, dan pembiayaan bagi masyarakat desa. Menurut Dr. Alim, program tersebut telah hadir di lebih dari 1.400 desa dan membantu penyerapan lebih dari 9.500 tenaga kerja.
Ia menilai praktik tersebut menjadi contoh bagaimana pertumbuhan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi rakyat dan upaya menjaga lingkungan.
Baca juga:Universitas
Paramadina dan Komisi X DPR RI Bahas Transformasi Pendidikan di Era AI,
Dorong Kurikulum Adaptif dan Berbasis Etika
Degrowth Bukan Anti-Pertumbuhan
Prof. Didin S. Damanhuri menegaskan konsep degrowth tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai gerakan anti-pertumbuhan. Kritik terhadap paradigma GDP-oriented lebih ditujukan pada model pertumbuhan yang mengejar angka tinggi tanpa cukup memperhatikan pemerataan, aspek sosial, dan keberlanjutan ekologis.
“Jadi buku ini mengapa judulnya agak provokatif. Ada publik mungkin di luar sana yang membayangkan bahwa degrowth ini sebagai anti-growth,” kata Prof. Didin.
Ia menjelaskan, dalam perjalanan pembangunan negara berkembang terdapat sejumlah paradigma, antara lain GDP oriented, growth with equity, serta pertumbuhan yang dibangun melalui pemerataan.
Menurut Prof. Didin, persoalan utama bukan terletak pada kebutuhan untuk menghentikan pertumbuhan, melainkan bagaimana memastikan pertumbuhan tersebut memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, ia mengkritisi kecenderungan pertumbuhan yang terlalu berorientasi pada angka. Pembangunan, menurutnya, perlu kembali ditempatkan pada kepentingan rakyat, pemerataan, dan keberlanjutan.
Pasal 33 dan Gagasan Amandemen Kelima UUD 1945
Isu penting lainnya yang mengemuka dalam diskusi adalah relevansi Pasal 33 UUD 1945 dalam pembangunan ekonomi Indonesia.
Prof. Fachry Ali menyoroti gagasan Prof. Didin mengenai perlunya mengkaji kembali perubahan Pasal 33 serta kemungkinan amandemen kelima UUD 1945. Menurutnya, salah satu kontribusi fundamental buku tersebut adalah gagasan menghadirkan landasan yang lebih kuat bagi sistem perekonomian nasional.
“Akan tetapi hal yang paling fundamental dari kontribusi Didin Damanhuri di dalam buku ini adalah gagasannya untuk melakukan amandemen Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Prof. Fachry.
Ia mendorong agar gagasan tersebut menjadi bagian dari diskursus akademik yang lebih luas. Menurutnya, Universitas Paramadina dapat mengambil peran dalam mengembangkan diskusi mengenai amandemen kelima UUD 1945, khususnya terkait Pasal 33 dan gagasan Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai Undang-Undang Payung.
“Karena itu Didin mengusulkan dan ini saya harapkan kepada moderator Wijayanto untuk menyuarakan secara resmi dari Universitas Paramadina tentang perlunya amandemen yang kelima Undang-Undang Dasar 45,” katanya.
Pentingnya Green GDP
Sementara itu, Prof. Bambang Juanda menekankan pentingnya membedakan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan. Menurutnya, pertumbuhan merupakan syarat penting bagi pembangunan, tetapi tidak cukup apabila tidak disertai pemerataan dan keberlanjutan.
Ia menjelaskan bahwa paradigma GDP-oriented berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam serta menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Karena itu, Prof. Bambang menilai pendekatan green GDP penting dikembangkan sebagai penyempurnaan terhadap pengukuran ekonomi yang selama ini lebih banyak menggunakan GDP konvensional.
“Makanya yang namanya green GDP itu disesuaikan masalah depresiasi sumber daya alam kemudian degradasi lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, pengukuran ekonomi perlu mempertimbangkan depresiasi sumber daya alam dan kerusakan lingkungan agar angka pertumbuhan yang tercatat tidak menutupi biaya ekologis yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat.
Prof. Bambang juga menegaskan bahwa degrowth tidak seharusnya dipahami sebagai gerakan anti-pertumbuhan. Pertumbuhan tetap diperlukan, tetapi harus dipilih berdasarkan dampak sosial dan ekologisnya.
Mengembalikan Makna Pasal 33 kepada Ekonomi Rakyat
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti perlunya membaca kembali makna Pasal 33 UUD 1945 agar tidak berhenti pada dikotomi antara negara, swasta, dan koperasi.
Ia mengajak generasi muda memahami kembali gagasan ekonomi kerakyatan secara lebih mendalam, termasuk berbagai bentuk kolektivisme masyarakat yang tidak selalu berbentuk koperasi formal.
“Kesamaannya yang sebenarnya tersirat dalam buku itu adalah mari kita sama-sama reclaiming kembali makna dari Pasal 33,” ujar Bhima.
Bhima mencontohkan masyarakat Samin di Kendeng dan berbagai praktik ekonomi masyarakat adat sebagai bentuk pengetahuan ekonomi yang tidak selalu dapat diukur melalui indikator GDP konvensional.
Menurutnya, budaya, kebahagiaan, lingkungan, dan warisan leluhur juga perlu dipertimbangkan ketika membicarakan kesejahteraan masyarakat.
Memperluas Ukuran Keberhasilan Pembangunan
Bhima juga mempertanyakan apakah persoalan utama hanya terletak pada besarnya pertumbuhan ekonomi atau juga pada cara GDP dirumuskan dan indikator yang dimasukkan di dalamnya.
Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan perlu diperluas dengan memasukkan indikator seperti kebahagiaan, kualitas air, kesehatan udara, dan kualitas lingkungan.
Gagasan tersebut sejalan dengan pandangan Prof. Bambang mengenai green GDP yang menekankan pentingnya memasukkan depresiasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan dalam pengukuran ekonomi.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya dinilai dari peningkatan output ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga lingkungan, mengurangi ketimpangan, serta memperkuat kapasitas ekonomi rakyat.
