JAKARTA, datariau.com - Penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) di Indonesia semakin menjadi bagian penting dalam memperkuat daya saing nasional. ESG tidak lagi sekadar berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, tetapi juga berpengaruh terhadap investasi, akses pembiayaan, tata kelola perusahaan, hingga posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Hal tersebut menjadi fokus dalam Seminar Publik “Management & Environmental Social Governance” yang diselenggarakan Universitas Paramadina bekerja sama dengan Kyoto University dan LLDIKTI III di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Associate Professor Kyoto University, Akihisa Mori, Ph.D., menjelaskan bahwa investor memiliki peran strategis dalam mendorong perusahaan melakukan transformasi menuju praktik bisnis yang lebih berkelanjutan. Peran tersebut dapat dilakukan melalui integrasi ESG, screening investasi, hingga corporate engagement.
Baca juga:Perempuan Paramadina Soroti Kesenjangan Gender, Ekonomi dan Politik di 81 Tahun Kemerdekaan
Menurut Mori, transformasi menuju ekonomi hijau akan berlangsung lebih cepat apabila investasi rendah karbon mampu memberikan keuntungan yang kompetitif bagi investor.
“Investors can use their capital and influence to support companies in changing their strategies and business practices toward sustainability,” ujar Mori.
Mori juga menyoroti semakin kuatnya tekanan regulasi dan standar keberlanjutan di tingkat global. Sejumlah regulasi dan standar seperti EU Taxonomy, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), serta International Sustainability Standards Board (ISSB) mendorong perusahaan untuk semakin transparan dalam mengungkapkan strategi net zero, risiko perubahan iklim, biodiversitas, dan target keberlanjutan.
Baca juga:Universitas Paramadina Masuk Daftar 10 Kampus di Jakarta Paling Aktif dalam Diskursus dan Kebijakan Publik Nasional
Dalam kondisi tersebut, menurut Mori, transition finance menjadi instrumen penting untuk membantu sektor industri yang belum mampu beralih secara langsung menuju sistem bisnis yang sepenuhnya hijau.
Transition finance dapat dilakukan melalui berbagai instrumen pembiayaan, seperti green loans, sustainability-linked loans, maupun green bonds. Instrumen tersebut dinilai dapat menjadi jembatan bagi perusahaan dalam melakukan perubahan secara bertahap sekaligus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi.
Sementara itu, Prof. Dr. Iin Mayasari menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi regulasi yang cukup kuat dalam mendukung penerapan prinsip keberlanjutan. Sejumlah landasan tersebut antara lain UUD 1945, ratifikasi Paris Agreement, Nationally Determined Contribution (NDC), UU P2SK, RPJPN 2025-2045, hingga POJK 51/2017.
Baca juga:Universitas
Paramadina dan Komisi X DPR RI Bahas Transformasi Pendidikan di Era AI,
Dorong Kurikulum Adaptif dan Berbasis Etika
Namun, tantangan terbesar berada pada tahap implementasi. Harmonisasi kebijakan, kesiapan dunia usaha, serta kapasitas sektor keuangan menjadi sejumlah persoalan yang masih perlu diperkuat.
Menurut Prof. Iin, penerapan ESG juga tidak boleh berhenti pada pembuatan laporan keberlanjutan. Lebih jauh, perusahaan harus mampu menunjukkan pengukuran kinerja dan dampak nyata dari kebijakan ESG terhadap lingkungan maupun masyarakat.
“The hardest thing to do is to evaluate the impact,” tegas Prof. Iin.
Ia menilai pengukuran dampak menjadi bagian penting karena keberhasilan ESG tidak cukup hanya dilihat dari kelengkapan laporan atau pemenuhan indikator administratif. ESG harus mampu menunjukkan perubahan konkret dalam pengelolaan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, serta perbaikan tata kelola perusahaan.
Dalam kesempatan yang sama, Dr. Diin Fitri Ande, S.E., M.M., menyampaikan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase penting transformasi ESG. Namun, proses tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari kualitas pelaporan, keterbatasan pembiayaan, ketersediaan sumber daya manusia, teknologi, hingga infrastruktur pendukung.
Ia juga menyoroti paradoks dalam proses transisi energi Indonesia. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu produsen utama nikel yang memiliki posisi penting dalam pengembangan industri baterai kendaraan listrik. Namun di sisi lain, proses produksinya masih menghadapi berbagai persoalan lingkungan dan ketergantungan terhadap energi fosil.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau membutuhkan pendekatan yang menyeluruh. Pengembangan industri baru harus berjalan beriringan dengan peningkatan standar lingkungan, efisiensi energi, tata kelola, serta perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
