DATARIAU.COM - Indonesia resmi menandatangani Board of Peace (BoP) pada tanggal 22 Januari 2026 di Davos, Swiss. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menyampaikan optimismenya terhadap terwujudnya perdamaian di Gaza, Palestina usai menandatangani Board of Peace (BoP) Charter yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (setkab.go.id, 22/1/2026). Bahkan Prabowo mengatakan bahwa hal ini adalah momentum bersejarah sekaligus peluang nyata Indonesia dalam mendorong upaya perdamaian, khususnya bagi rakyat Palestina.
Perlu diketahui bahwa Negara yang bisa bergabung dalam Board of Peace (BoP) adalah mereka yang menerima undangan dari Donald Trump. Anggota tetap Board of Peace diberlakukan mekanisme pembayaran iuran. Negara yang diundang Trump bisa bergabung secara gratis selama tiga tahun. Adapun harga kursi permanen di dewan direksi sebesar US$1 miliar (sekitar Rp17 triliun) secara tunai dan dibayarkan pada tahun pertama.
Dengan bergabung di dalam BoP, Indonesia (pemerintahan Prabowo) berharap bisa membangun citra keterlibatannya dalam penyelesaian konflik Palestina. Sementara itu di tingkat internasional, Indonesia secara tidak sadar berharap untuk masuk ke dalam kelompok negara otoriter. Keanggotaan Indonesia di BoP sesungguhnya lebih didasarkan untuk "kepentingan pribadi", bukan kepentingan nasional.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Dino Patti Djalal bahkan memberikan lampu kuning terhadap keputusan Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace (BoP) karena dewan tersebut tak memuat referensi mengenai Palestina atau Gaza. Bahkan ada resiko, kehadiran Indonesia dalam BoP akan dimanfaatkan Israel untuk merayu dan memperdayai Indonesia. (abc.net.au, 30/1/2026)
Sejatinya, Board of Peace (BoP) dibentuk bukan untuk perdamaian dan kemerdekaan rakyat Palestina. Bahkan Palestina tidak dilibatkan sama sekali. Justru lembaga ini diinisiasi oleh Amerika Serikat yang merupakan penyumbang senjata terbesar ke Israel untuk memporak-porandakan Gaza. Ironisnya Isreal justru masuk dalam keanggotaan BoP. Perdamaian dan kemerdekaan macam apa yang akan diwujudkan terhadap Palestina jika BoP sendiri dibidani oleh 'penjahat yang tangannya berlumuran darah'? Jelas pembentukan BoP ini tidak lain untuk kepentingan geopolitik dan ekonomi AS. Trump ingin menguasai Gaza, mengusir penduduknya, dan membangun Gaza Baru.
Bisa dikatakan BoP adalah kepentingan real-estate-nya Trump. Pada Forum Ekonomi Dunia di Davos, menantu Trump Jared Kushner bahkan memaparkan rencana pembangunan "New Gaza", atau Gaza Baru, yang dicirikan dengan gedung-gedung tinggi. Perlu diketahui Trump pernah menyampaikan visinya mengubah Gaza menjadi "Riviera Timur Tengah". Hal inipun memicu amarah di seluruh dunia. (abc.net.au, 30/1/2026)
Terbentuknya BoP diopinikan untuk mengelola proses transisi Gaza pasca perang, menjaga stabilitas keamanan dan mencegah kekerasan berulang. Padahal struktur dan kewenangannya justru mengarah pada pengambilalihan kendali Gaza oleh pihak asing. Jadi jelas bahwa Board of Peace (BoP) ditujukan untuk menghabisi Palestina, menjauhkan dari perdamaian dan kemerdekaan sesungguhnya terhadap Palestina. Keanggotaan BoP justru mengkonfirmasi bahwa Indonesia mengakui Isreal, pencaplok tanah Palestina. Keberadaan negeri-negeri muslim dalam BoP dipastikan hanya menjadi pelengkap legitimasi setiap keputusan-keputusan yang diinginkan Amerika Serikat dan Israel.
Setidaknya ada lima bahaya BoP, diantaranya Pertama: BoP merampas hak rakyat Gaza. Pembentukan Dewan Eksekutif Gaza berarti urusan pemerintahan di wilayah ini tidak lagi berada di tangan rakyat Palestina. Apalagi di tangan Dunia Islam. Gaza akan dikelola oleh struktur asing. Ini jelas bentuk penjajahan gaya baru.
Kedua: BoP mendorong pelucutan senjata kaum muslim Gaza, termasuk Hamas. Dengan alasan stabilisasi, rakyat yang dijajah diminta menyerahkan alat perlawanannya yang merupakan alat perlindungan diri. Sebaliknya, zionis Yahudi sang penjajah justru dibiarkan bersenjata lengkap dan siap membunuh rakyat Palestina kapan saja. Keamanan Gaza pun diserahkan kepada pihak asing. Ini berarti keamanan umat Islam Gaza berada di tangan pihak musuh.
Ketiga: BoP tidak melibatkan rakyat Palestina. Padahal merekalah korban penjajahan dan genosida. Ironisnya, pihak penjajah yang tangannya masih berlumuran darah muslim Gaza, malah masuk sebagai anggota BoP.
Keempat: BoP tetap mempertahankan eksistensi Israel. Tidak ada tuntutan penghapusan negara penjajah itu. Tidak ada pengembalian tanah Palestina yang diambil paksa oleh zionis Yahudi. Dengan kata lain, akar masalah Palestina tak tersentuh sama sekali.
Kelima: Keterlibatan para pemimpin Muslim dalam BoP adalah pengkhianatan terbesar terhadap Palestina. Apalagi mereka justru duduk bersama Yahudi, yang notabene penjajah Palestina. Para pemimpin Muslim itu justru ikut dalam skema yang mengamankan penjajahan zionis terhadap tanah Palestina.
Sesungguhnya solusi untuk membebaskan Gaza dan Palestina bukan dengan negosiasi. Solusi satu-satunya adalah dengan mengusir Zionis Yahudi dari Palestina dengan jihad. Jihad inilah yang telah Allah Subahanahu wa ta'ala perintahkan dalam Al-Qur'an surah Baqarah ayat 19, yang artinya: "Perangilah kaum kafir itu di mana saja kalian temui mereka dan usirlah mereka dari tempat mana saja mereka telah mengusir kalian."
Sayangnya, saat ini umat Islam tidak memiliki institusi global sebagai pemersatu. Itulah Khilafah. Khilafah inilah yang akan menghimpun seluruh potensi, sumber daya dan kekuatan kaum muslim termasuk militer di seluruh dunia. Dengan itulah Khilafah akan mampu menjadi satu-satunya institusi pembela dan pelindung umat sedunia. Termasuk Palestina.
Semenjak runtuhnya Khilafah pasca kekalahan dalam perang dunia pertama, berlanjut terjadinya perang dunia kedua, umat Islam bak anak ayam yang kehilangan induknya. Sejak awal berdirinya institusi Yahudi yang ditanam di Palestina, membuat kondisi Timur Tengah dan negeri-negeri muslim mengalami ketidakstabilan. AS (Amerika Serikat) berpendirian menjadikan Israel sebagai alat untuk menjajah kawasan Timur Tengah. AS akan terus melangkah untuk memperkokoh Israel dan menghilangkan apa saja yang menghambat pengokohan Israel. Diantaranya adalah dengan menggiring pemimpin-pemimpin negeri kaum muslimin agar tunduk pada titahnya dan menghalangi upaya pendirian khilafah.
Padahal, sejarah mencatat, bagaimana keteguhan Sultan Abdul Hamid II, Khalifah kaum muslim saat itu. Theodor Herzl, tokoh Yahudi pernah menawarkan harta yang sangat besar agar yahudi diberi hak atas tanah Palestina. Jawaban Khalifah tegas, “Aku tidak akan menyerahkan walau sejengkal tanah itu! Ia bukan milikku. Ia adalah milik umat Islam!”
Pada abad ke-18, Amerika pernah terpaksa membayar upeti (jizyah) kepada Khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Afrika Utara. Amerika-pun mengakui hal ini secara resmi dalam perjanjian internasional (Treaty of Tripoli [1796], Pasal 10).
Fakta-fakta ini membuktikan satu hal: Khilafah bukan sekadar simbol, namun institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarah, Khilafah terbukti mampu mempertahankan kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum Muslim.
Walhasil, di tengah ancaman global AS yang makin meningkat atas Dunia Islam saat ini, juga di tengah kegagalan para pemimpin Muslim untuk membebaskan Palestina. Hal ini berarti cita-cita untuk mendirikan kembali Khilafah adalah pilihan rasional dan mendesak. Wallahu a’lam bi ash shawab.***
