DATARIAU.COM - Rencana rekonstruksi wilayah Gaza yang dipopulerkan sebagai New Gaza telah menjadi perbincangan global. Gambaran gedung-gedung pencakar langit, pusat data, dan kawasan ekonomi modern yang dipromosikan sebagai solusi pascakonflik telah dipublikasikan secara luas. Namun, di balik janji pembangunan tersebut, muncul kekhawatiran serius bahwa proyek ini bukan sekadar upaya bantuan kemanusiaan atau rekonstruksi untuk kesejahteraan warga Palestina, melainkan suatu agenda politik strategis yang melampaui tujuan kemanusiaan semata.
Proyek New Gaza yang diprakarsai oleh Amerika Serikat melalui penasihatnya, Jared Kushner yang dikenal sebagai arsitek paket rekonstruksi dan didukung keterlibatan negara kuat dalam wacana internasional, menunjukkan bagaimana pembangunan dapat dipandang sebagai instrumen yang merefleksikan kepentingan geopolitik tertentu. Kehadiran gagasan ini tidak terlepas dari hubungan erat antara Washington dan Tel Aviv dalam menentukan arah solusi kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik krisis paling menahun di dunia modern. Dalam profil yang dimuat Media Indonesia, Kushner disebut memainkan peran sentral dalam merancang visi ini, yang kemudian dipresentasikan sebagai bagian dari strategi penanganan pascakonflik. mediaindonesia.com (23/1/2026)
Di saat yang sama, laporan lain menggambarkan bagaimana New Gaza direncanakan sebagai wilayah ekonomi intensif, lengkap dengan menara hunian dan fasilitas komersial yang besar. Rencana ini hendak mengubah wajah Gaza secara drastis, dengan penekanan kuat pada pendekatan pasar bebas dan investasi besar. middleeasteye.net (22/1/2026)
Permasalahan muncul ketika retorika pembangunan modern ini tidak sekaligus menyentuh aspek hak politik, identitas masyarakat lokal, dan hak kembali pengungsi -- isu yang telah menjadi inti konflik Palestina--Israel selama puluhan tahun. Banyak pengamat menyatakan bahwa ketika fokus rekonstruksi lebih kuat pada facelift ekonomi daripada pada pemulihan hak dasar rakyat, proyek seperti New Gaza dapat berfungsi sebagai alat untuk menghapus narasi perlawanan politik dan menggantinya dengan narasi baru yang lebih menerima status quo.
Pertama, proyek ini berpotensi menjadi instrumen untuk mengurangi pengaruh dan peran kelompok perlawanan Palestina di Gaza. Dengan mekanisme pengelolaan ekonomi dan struktur politik yang baru, aktor-aktor yang memiliki pandangan berbeda terhadap status politik wilayah ini bisa saja terpinggirkan. Ketika kehidupan ekonomi masyarakat terikat pada sistem baru yang didesain oleh entitas luar, ruang gerak politik warga lokal menjadi sangat terbatas.
Kedua, rencana ini menempatkan kontrol keamanan sebagai elemen kunci dalam rekonstruksi. Jika kendali keamanan berada di bawah pengaruh kuat pihak luar, hal itu dapat menjadikan Gaza sebagai wilayah yang ‘aman’ dalam perspektif kekuatan besar namun tidak selalu aman atau berdaulat dalam kerangka politik Palestina sendiri. Keamanan semacam ini berisiko mengubah keseimbangan antara perlindungan warga dan pembatasan kebebasan politik mereka.
Ketiga, narasi normalisasi ekonomi yang dibungkus sebagai solusi kesejahteraan bisa berubah menjadi tekanan bagi warga Palestina untuk menerima realitas pendudukan sebagai syarat untuk hidup layak. Ketergantungan pada proyek ekonomi besar yang dikendalikan luar bisa memaksa warga untuk lebih fokus pada kebutuhan hidup harian, sementara isu fundamental seperti status politik dan hak kembali pengungsi (right of return) terpinggirkan dalam diskursus global.
Kekhawatiran lain yang perlu digarisbawahi adalah bahwa proyek ini berpotensi menjadi strategi pemecahan wilayah Palestina secara permanen. Dengan memperkenalkan struktur ekonomi dan sosial baru yang berbeda jauh dari realitas politik Palestina yang sebelumnya ada, proyek ini dapat memperlemah klaim kolektif atas tanah dan hak sejarah yang dimiliki rakyat Palestina. Tanpa pengakuan penuh atas hak kembali pengungsi dan hak kedaulatan politik, rekonstruksi semacam ini bisa menjadi cara untuk membatasi masa depan Palestina dalam bentuk yang sangat berbeda dari apa yang diperjuangkan selama ini.
Dalam perspektif keumatan, banyak pihak menilai bahwa solusi terhadap krisis Gaza tidak bisa semata datang dari mekanisme perundingan yang didominasi negara-negara Barat atau proyek pembangunan yang dikendalikan oleh lembaga internasional yang cenderung berat sebelah. Masalah Palestina, termasuk soal Gaza, pada hakikatnya merupakan persoalan umat yang lebih luas ialah menyangkut martabat, identitas, serta keadilan bagi jutaan manusia yang hidup dalam kondisi serba terbatas.
