DATARIAU.COM - Apa jadinya jika udara yang seharusnya menjadi sumber kehidupan justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan? Setiap tahun, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Indonesia. Masyarakat harus menghirup udara tercemar, anak-anak terancam kesehatannya, bahkan nyawa melayang. Namun, di tengah penderitaan rakyat, muncul pertanyaan besar sejauh mana keseriusan negara dalam melindungi rakyatnya?
Kebakaran hutan dan lahan bukan lagi persoalan baru di Indonesia. Ironisnya, persoalan ini terus berulang tanpa penyelesaian tuntas. Pemerintah menyatakan masih sanggup menangani karhutla sehingga belum menetapkannya sebagai bencana nasional. Sikap ini tetap dipertahankan meskipun kabut asap telah melintasi batas negara dan menuai protes dari negara tetangga. (Suara.com, 19 Oktober 2026)
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Kehutanan, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare. Angka ini menunjukkan betapa seriusnya persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia (sipongi.gakkum.kehutanan.go.id).
Dampak karhutla juga mengancam kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan PHEOC Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, tercatat 277.075 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di tujuh provinsi terdampak. Sementara itu, empat orang dilaporkan meninggal dunia akibat dampak karhutla. (health.detik.com, 14 Oktober 2026) & (www.dpr.go.id, 14 Oktober 2026)
Angka-angka tersebut bukan sekadar statistik. Di baliknya ada rakyat yang kehilangan hak untuk menghirup udara bersih, anak-anak yang kesehatannya terganggu, serta keluarga yang harus menghadapi kehilangan orang tercinta. Lantas, mengapa persoalan sebesar ini terus berulang?
Ketika Kepentingan Pemodal Mengalahkan Keselamatan Rakyat
Berulangnya karhutla menunjukkan lemahnya penyelesaian persoalan lingkungan dalam sistem saat ini. Ketika rakyat menjadi korban, seharusnya keselamatan mereka menjadi prioritas utama. Namun, pemerintah justru merasa masih sanggup menangani keadaan, sementara dampak kebakaran terus meluas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap rakyat belum menjadi orientasi utama kebijakan.
Salah satu akar persoalannya adalah sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Pemahaman ini menjauhkan agama dari pengaturan urusan publik, termasuk dalam menentukan arah kepemimpinan. Akibatnya, jabatan kerap dipandang sebagai kekuasaan dan urusan administratif, bukan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Padahal, seorang pemimpin bukan sekadar pengambil kebijakan, melainkan pelindung dan pengurus kepentingan rakyat.
Di sisi lain, penerapan sistem ekonomi kapitalisme turut memperparah kerusakan lingkungan. Sistem ini memberikan ruang besar bagi kepentingan pemilik modal untuk menguasai dan mengelola sumber daya alam demi keuntungan. Hutan dan lahan yang memiliki fungsi penting bagi kehidupan dapat berubah menjadi objek eksploitasi. Ketika keuntungan menjadi orientasi utama, keselamatan manusia dan kelestarian alam berisiko dikorbankan.
Selama kebijakan lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan pemilik modal daripada keselamatan rakyat, karhutla akan sulit diselesaikan hingga ke akarnya. Karena itu, persoalan ini tidak cukup ditangani dengan pemadaman api semata, tetapi membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pandang dan sistem pengelolaan negara.
