DATARIAU.COM - Mencari dan mendapatkan pekerjaan, saat ini bukanlah perkara yang mudah. Bahkan, bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan tinggi sekalipun. Makin miris ketika mendapati fakta bahwa banyak anak muda dengan usia produktif begitu sulit mencari pekerjaan. Tak heran jika akhirnya mereka berputus asa.
International Monetary Fund (IMF) melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di antara enam negara ASEAN pada tahun 2024. Peringkat pengangguran tersebut merujuk laporan World Economic Outlook April 2024. Indonesia tercatat memiliki tingkat pengangguran mencapai 5,2 persen per April 2024, yakni sejumlah 279,96 penduduk (kompas.com, 30-04-2025).
Faktor Utama
Terdapat dua faktor utama penyebab terjadinya pengangguran massal dalam suatu masyarakat atau negara, yakni faktor individu dan juga faktor sistem.
Dari sisi individu, penyebab pengangguran bisa disebabkan oleh faktor kemalasan individu, juga faktor rendahnya pendidikan. Rendahnya pendidikan merupakan faktor terbesar penyebab terjadinya pengangguran. Mayoritas pekerja di Indonesia memiliki pendidikan SD dan SMP. Berdasarkan data BPS menunjukkan bahwa hingga awal 2025, sebanyak 35,89% pekerja berpendidikan SD ke bawah, dan 17,81% berpendidikan SMP.
Dampak rendahnya pendidikan ini menyebabkan rendahnya keterampilan yang dimiliki seseorang. Terlebih, sistem pendidikan Indonesia yang tidak fokus pada persoalan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Hal ini menyebabkan lulusan pendidikan jadi serba tanggung. Teori tidak dipahami secara utuh, sedangkan praktiknya hanya sedikit yang didapat.
Faktor Sistem
Dari faktor sistem, terdapat beberapa indikator penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia.
Pertama, ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebutuhan. Hal ini terjadi ketika jumlah orang yang mencari kerja tidak sesuai dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia, atau ketika keterampilan dan kualifikasi pencari kerja tidak memenuhi kebutuhan pasar kerja. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya tenaga kerja terampil di sektor tertentu sehingga diisi oleh tenaga kerja asing, peningkatan jumlah pencari kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan perubahan teknologi yang menciptakan permintaan baru untuk keterampilan tertentu.
Kedua, kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada kapital. Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan justru menimbulkan pengangguran baru.
Kebijakan pemerintah lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan pemerataan, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Jika keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir orang atau perusahaan, maka kelompok miskin akan semakin tertinggal.
Kebijakan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan lapangan kerja dapat menyebabkan peningkatan pengangguran. Jika pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di sektor-sektor tertentu, sementara sektor lain yang menyerap banyak tenaga kerja tidak berkembang, maka akan terjadi pengangguran, mirisnya lagi terjadi pengangguran massal.
Contohnya, kebijakan yang memprioritaskan investasi besar-besaran di sektor industri yang membutuhkan sedikit tenaga kerja, sementara sektor pertanian yang banyak menyerap tenaga kerja dibiarkan stagnan, dapat menyebabkan pengangguran di sektor pertanian. Banyaknya pembukaan industri tanpa memperhatikan dampak lingkungan juga mengakibatkan pencemaran dan mematikan lapangan pekerjaan yang sudah ada.
Ketiga, pengembangan sektor ekonomi nonriil. Dalam sistem ekonomi kapitalis, sektor nonriil seperti pasar modal, perbankan sistem ribawi, dan asuransi memainkan peran penting dalam mengalihkan dana ke sektor riil (produksi barang dan jasa) melalui investasi. Ini memungkinkan pelaku ekonomi untuk mendapatkan keuntungan tanpa langsung terlibat dalam produksi, seperti membeli saham atau obligasi.
Sektor nonriil, menawarkan keuntungan yang tinggi dan begitu pesat. Hal ini dapat menjadi kompetitor bagi sektor riil dalam menarik investasi. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya investasi di sektor riil dan fokus pada spekulasi di pasar keuangan.
Pertumbuhan sektor nonriil yang pesat dan tidak terkontrol dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi. Contohnya, jika ada gelembung aset di pasar modal, lalu gelembung tersebut pecah, maka akan berdampak besar pada ekonomi riil. Selain itu, pertumbuhan yang pesat di sektor nonriil ini juga bisa menimbulkan inflasi. Akibatnya, mendorong kebangkrutan perusahaan dan PHK, serta pengangguran. Inilah yang menjadi penyebab utama krisis ekonomi.
Peningkatan sektor nonriil juga mengakibatkan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu dan tidak secara langsung menciptakan lapangan kerja. Hal ini karena sektor nonriil lebih berfokus pada spekulasi dan transaksi keuangan, bukan produksi barang dan jasa yang secara langsung menciptakan lapangan kerja.
Keempat, tenaga kerja perempuan yang lebih banyak. Jumlah perempuan bekerja terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah tenaga kerja perempuan ini mengakibatkan terjadinya persaingan pencari kerja antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, dalam sistem sekuler kapitalisme, perempuan lebih diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan dikarenakan lebih ulet, mudah diatur dan anggaran untuk gaji lebih rendah. Akibatnya, banyak pengangguran di pihak laki-laki.
Pandangan Islam
Islam menempatkan pemimpin sebagai pengurus dan penjaga urusan umat. Prioritas akhirat menempatkan seorang pemimpin dalam Islam menjadi pribadi yang takut jika berbuat zalim dan tidak bisa adil kepada rakyatnya.
Khilafah sebagai institusi pelaksana sistem Islam memiliki kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Dalam sistem Islam akan menekan angka pengangguran seminimal mungkin.
Mekanisme yang dilakukan oleh pimpinan dalam Islam untuk mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan dapat ditempuh dengan dua mekanisme, yaitu mekanisme Individu dan sosial ekonomi secara Islam.
Dalam mekanisme individu, pemimpin secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan tentang wajibnya seorang laki-laki bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Subahanahu wa ta'ala. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup.
Ketika individu tidak bekerja, baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja, maka pemimpin berkewajiban untuk memaksa individu bekerja dan menyediakan sarana dan pra sarananya termasuk pendidikan. Pemimpin juga bisa memberikan bantuan modal bagi mereka yang membutuhkan.
Selain itu, pemimpin mempunyai kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran. Dalam bidang ekonomi, negara Islam mengharamkan penguasaan kekayaan milik umum dikuasai kepada segelintir orang tertentu terlebih oleh asing.
Negara juga akan meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal dalam sektor riil dan berpotensi besar agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat, yang akan menyerap tenaga kerja sebesar-besarnya. Seperti pada sektor perkebunan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan sebagainya. Semuanya memperhatikan aturan Islam.
Negara Islam tidak menolerir sedikit pun berkembangnya sektor nonriil karena di samping diharamkan dalam Islam, juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya serta tidak ada hubungannya dengan penyediaan lapangan kerja.
Di sisi lain, dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, pemimpin dalam Islam tidak mewajibkan perempuan untuk bekerja sehingga kondisi ini akan menghilangkan persaingan yang terjadi antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki.
Demikian gambaran pemimpin dalam negara Islam yang bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil, sekiranya bisa dicontoh oleh Pemerintahan di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas umatnya menganut agama Islam. Wallahu a'lam bisshowab. ***
