DATARIAU.COM - Problem negeri ini seperti tidak ada habisnya. Setiap tahun bukannya semakin berkurang, tetapi selalu ada problem baru yang menambah deretan panjang. Kali ini mengenai Angka Kematian Ibu atau AKI yang semakin meningkat di tahun 2025.
Dikutip dari Bloomberg Technoz, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan berdasarkan hasil Survei Hasil Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025, bahwa angka kematian ibu melahirkan atau Maternal Mortality Rate (MMR) tercatat sebesar 144 per 100.000 kelahiran hidup.
“MMR adalah kematian perempuan usia 15 sampai 49 tahun yang terjadi pada periode kehamilan, persalinan, atau 42 hari setelah persalinan per 100.000 kelahiran hidup,” ujarnya di YouTube BPS, Selasa (5/5/2026). Amalia menyoroti masih tingginya angka kematian ibu di kawasan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
Ketua umum Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Prof. Dr. dr. Budi Wiweko menyebut, angka kematian ibu di Indonesia memprihatinkan. Berdasarkan data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. (Koranindopos, 21/4/2026)
Kondisi ini tidak sejalan dengan jumlah dokter kandungan (obgyn) secara nasional yang surplus, ketersediaan 5.126 dokter dengan kebutuhan 4.695 dokter. Hal ini disebabkan karena distribusi dokter yang tidak merata, dokter obgyn terkonsentrasi di kota-kota besar, sedangkan di daerah masih sangat minim. Kemudian penanganan fasilitas kesehatan yang lambat serta tidak lengkap di daerah. (Kompas.id, 4/6/2026)
Baca juga:Gawat! Kasus HIV/AIDS Terus Meningkat: Tidak Semua yang Nikmat Akan Berakhir Selamat
Setengah Hati Mengurusi Rakyat
Angka kematian ibu yang tinggi menunjukkan bahwa negara telah gagal melindungi nyawa ibu. Tentu ini juga berdampak pada keberlangsungan hidup anak. Data ini menambah panjang deretan persoalan dibidang kesehatan yang tidak bisa diremehkan.
Kesehatan yang menjadi kebutuhan setiap individu rakyat dan kewajiban negara untuk menyediakannya, dalam kapitalisme ini hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan), bukan untuk pelayanan kepada rakyat.
Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan, tetapi abai dalam distribusinya yang mengakibatkan jumlah dokter obgyn surplus namun tidak mampu menjangkau semua ibu di negeri ini. Walhasil banyaknya jumlah dokter tidak menyelesaikan masalah. Negara disistem ini hanya menjadi regulator bukan pengurus rakyat.
Meski distribusi dokter obgyn menjadi salah satu penyebab tingginya AKI. Namun sebenarnya persoalannya sistemis, yaitu terkait jaminan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan infrastruktur kesehatan (ketersediaan faskes, rumah sakit, dokter, perawat, bidan, dan lain-lain). Sehingga seharusnya tidak ada rakyat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Baik di kota dan daerah perhatian terhadap infrasktruktur kesehatan tidak berbeda. Bahkan sarana jalan dan transportasi guna memudahkan akses kesehatan juga penting.
Baca juga:Mengerikan, Begini Dosa Besar Orang Tua Membiarkan Anak Perempuan Pacaran
Islam Solusi Ketimpangan Layanan Kesehatan
Islam sebagai agama dan aturan menyeluruh bagi kehidupan manusia sudah mengatur tentang bidang kesehatan ini. Dalam Islam, kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi oleh negara. Kesehatan merupakan hak publik tanpa memandang status ekonomi. Bukan hanya para ibu, namun seluruh rakyat negara menjadi perhatian. Negara sebagai pengurus rakyat wajib menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan tenaga kesehatan dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata serta dengan kualitas terbaik.
Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam ketika dikirimi seorang dokter sebagai hadiah oleh Raja Muqauqis, dan menugaskan dokter tersebut untuk melayani dan merawat seluruh masyarakat Madinah secara gratis. Ini menunjukkan peran kepala negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Baca juga:Anak Diikat, Ibu Dijerat: Potret Buram Pengasuhan di Era Kapitalisme
Maka tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Seluruh masyarakat harus mendapatkan hak mereka untuk mengakses kesehatan dengan mudah. Negara dengan sistem Islam juga membangun infrastruktur (seperti jalan) yang memadai untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di seluruh wilayah negaranya.
Dalam sejarah negara khilafah, negara membangun rumah sakit hampir di semua kota. Ini adalah rumah sakit dalam pengertian modern. Pada abad pertengahan di Kairo, rumah sakit Qalaqun dapat menampung hingga 8000 pasien. Rumah sakit ini pun sudah digunakan untuk pendidikan universitas dan untuk riset.
Negara dalam Islam membiayai sektor kesehatan dari baitul mal atau kas negara sehingga tersedia secara gratis untuk seluruh masyarakat negara tanpa kecuali. Inilah sebabnya layanan kesehatan menjadi mudah diperoleh oleh rakyat. Wallahu a'lam bishawab.***
Baca juga:Ana Minkum, Wa Ilaykum, Untuk Kemenangan Islam?
