DATARIAU.COM - Investasi China di Indonesia kian lama terus meningkat. Pemerintah Indonesia pun menyediakan berbagai macam kemudahan. Di sisi lain, hal ini tentu berpotensi menambah ‘utang’ dan dapat menjerumuskan Indonesia dalam jebakan utang.
Seperti telah diberitakan bahwa Kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari China ke tanah air rupanya membuahkan hasil komitmen investasi yang didapatkan dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$). (www cnbcindonesia.com, 29/07/2023)
Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan rencana investasi Xinyi Group senilai US$ 11,6 miliar tersebut meliputi pengembangan ekosistem rantai pasok industri kaca serta industri kaca panel surya di Kawasan Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Xinyi Group sendiri merupakan perusahaan pemain kaca terbesar di dunia.
Rencana investasi di Batam merupakan proyek kedua di Indonesia. Sebelumnya, Xinyi Group melakukan investasi tahap pertama untuk basis manufaktur kaca komprehensif berskala besar di Kawasan JIIPE (Java Integrated and Industrial Port Estate) di Gresik tahun lalu sebesar US$ 700 juta. Produksinya diperkirakan terlaksana di pertengahan tahun depan.
Menurut Bahlil fasilitas di Batam akan menjadi pabrik terbesar kedua di dunia setelah China. Sementara output produknya hampir 95% untuk ekspor, karena pasarnya adalah luar negeri. Sungguh terlalu! Padahal pembangkit listrik tenaga Surya di Indonesia belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Tak cukup sampai disitu, Jokowi bahkan mempromosikan 34.000 Ha lahan di IKN ke para pengusaha China. Kepada para pengusaha China, di Chengdu, Jokowi mengatakan lahan ini khusus dipersiapkan bagi investor IKN. Lahan ini akan didedikasikan khusus bisnis di sektor kesehatan dan pendidikan. Bahkan Jokowi mendorong agar investor dari China juga masuk di bidang energi baru dan terbarukan. Hal ini karena potensi di Indonesia untuk EBT ada 434 ribu megawatt.
Jebakan Investasi Cina
Apalah artinya infrastruktur yang megah jika akhirnya menggadaikan kedaulatan negara. Sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap negeri ini tentu kita menolak cara-cara pelemahan terhadap negeri ini lewat jebakan investasi dan utang!
Padahal Kementerian Keuangan mencatat adanya kenaikan jumlah utang pemerintah pada bulan Juni 2023, dimana angkanya bertambah Rp17,68 triliun sehingga total utang RI menembus Rp7.805,19 triliun. (www.suara.com, 28/07/2023)
Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan. Bukan semakin berkurang, utang justru terus bertambah. Namun anehnya banyak pejabat tinggi negeri ini justru kekayaannya bertambah. Sementara angka kemiskinan rakyat kian mengkhawatirkan.
Adalah Sri Lanka, Nigeria, Zimbabwe dan Uganda menjadi negara-negara yang bangkrut akibat jebakan utang Cina. Sejumlah negara barat menyebut China memang sengaja menjebak negara miskin dengan utang sehingga tidak mampu membayar.
Uganda dikabarkan gagal bayar utang ke China. Mengutip Reuters, Selasa (30/11), utang yang gagal bayar itu senilai US$200 juta atau setara Rp2,8 triliun (kurs Rp14.335 per dolar) ke China. Akibat gagal bayar Uganda kemungkinan akan kehilangan salah satu bandara internasional karena digunakan untuk melunasi utang.
Adapun Zimbabwe harus mengikuti perjanjian China untuk menerima yuan sebagai mata uang di Zimbabwe pada Januari 2016. Ini merupakan konsekuensi atas gagal bayar utang Zimbabwe kepada China.
Mengutip CNN.com, Sri Lanka harus kehilangan dua infrastruktur kebanggannya yakni bandara dan pelabuhan karena harus menyerahkannya ke tangan China. Sri Lanka harus melepas pelabuhannya kepada China karena tidak mampu membayar utang ke China. Sebagai pengingat, China memang menggelontorkan utang US$1,5 miliar ke Sri Lanka pada 2010 lalu untuk membangun Pelabuhan Hambantota.
Pada tahun yang sama, China menggelontorkan dana sebesar US$200 juta untuk pembangunan bandara internasional kedua di negeri tersebut. Setelah gagal bayar, akhirnya Sri Lanka harus menyerahkan pelabuhan tersebut dengan kontrak untuk melayani perusahaan China selama 99 tahun.
Selain jerat utang itu, China juga masih memiliki piutang ke Sri Lanka sebesar US$272 juta. Piutang digunakan untuk pembangunan jalur kereta api pada 2013. China juga memiliki piutang lebih dari US$1 miliar untuk pembangunan Colombo Port City project.
Indonesia sepatutnya belajar dari Sri Lanka. Pasalnya, berdasarkan data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Februari 2022, China merupakan pemberi utang terbesar keempat bagi Indonesia, di bawah Singapura, Amerika Serikat (AS), dan Jepang. Utang Indonesia ke China saat ini mencapai 20,78 miliar dolar Amerika. Jumlah ini naik 0,76% dari bulan sebelumnya (month-on-month/mtm).
Di samping utang, ketergantungan Indonesia pada China juga mencakup pembiayaan sejumlah proyek. Proyek paling baru dan kontroversial adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB. Seperti diketahui, proyek KCJB membutuhkan kisaran dana Rp113 triliun. Pendanaannya juga terus membengkak dan memakai dana APBN. Ironisnya pemerintah lupa membangun akses jalan menuju KCJB.
Awal Petaka
Ihwal kesepakatan Indonesia dengan Cina terjadi ketika Presiden Jokowi menandatangani Kerjasama Strategis Menyeluruh (Comprehensive Strategic Partnership) antara Indonesia dan Cina di Beijing (26/3/15). Dalam perjanjian tersebut, berbagai hal disepakati, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu butir kesepakatan tersebut menyatakan bahwa kedua negara mendorong kerjasama antar BUMN dalam pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan lainnya, Pemerintah juga secara tegas menyatakan dukungan atas berbagai kepentingan Cina di Indonesia. Ketika bertemu dengan Xi Jinping di Jakarta (22/4/15), Jokowi juga mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap memperluas kerjasama dengan Cina di berbagai bidang.
Salah satunya adalah mengkolaborasikan rencana Cina “21st Century Maritime Silk Road” dengan strategi pembangunan pemerintahan Jokowi. Proyek Cina tersebut merupakan bagian dari ‘one road, one belt’ yang digagas pemerintah Cina dengan kawasan-kawasan Asia hingga Eropa. Tujuannya tidak lain adalah meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi negara Tirai Bambu di kawasan tersebut.
