DATARIAU.COM - Kasus Corona hingga 4 Juli 2020 terus meningkat. Berdasarkan data, penambahan jumlah positif baru Covid-19 mencapai 1.447 kasus, sehingga total kasus positif mencapai 62.142. Yang dinyatakan sembuh 28.219 dan meninggal 3.089.
Kebijakan baru New Normal yang diterapkan pemerintah sejak 6 Juni 2020 bertujuan untuk memperkuat dari sisi kesehatan dan juga ekonomi. Penyesuaian kesehatan dilakukan untuk menekan korban dari Covid-19, sedangkan penyesuaian ekonomi dilakukan untuk menekan korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dan memperbarui sosial ekonomi.
Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmita memberikan penjelasan lengkap mengenai kebijakan baru itu.
New normal adalah bentuk adaptasi tetap beraktivitas dengan mengurangi kontak fisik dan menghindari kerumunan. Semua aktivitas masyarakat akan kembali diizinkan, mulai dari bekerja, sekolah hingga ke tempat wisata. Namun, semua aktivitas tersebut harus dijalani dengan mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan virus corona.
Beberapa standar protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh masyarakat dalam era new normal, antara lain menggunakan masker saat bepergian dan menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain.
Wiku menjelaskan, new normal bertujuan untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi Covid-19 terjadi. Transformasi ini akan terus berlangsung hingga vaksin untuk Covid-19 ditemukan
Kebijakan baru ini ternyata telah menuai fenomena baru. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengungkapkan bahwa produktif di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) atau masa normal baru, semakin berisiko di sejumlah daerah.
&Gambaran-gambaran ini meyakinkan kita bahwa aktivitas yang dilaksanakan untuk mencapai produktivitas kembali di beberapa daerah masih berisiko. Ini karena ketidakdisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan,& ujar Achmad Yurianto. (VIVAnews).
Fakta di lapangan, masyarakat masih terlihat kurang disiplin. Masyarakat tidak terlalu memperhatikan aturan social distancing dan sebagian masyarakat sudah tidak memakai masker ketika keluar rumah.
Melihat fakta yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, sebagian masyarakat kurang pemahaman tentang virus Covid-19, tidak melek fakta dan tidak memahami seperti apa asal muasal virus Covid-19.
Kedua, banyaknya hoaks yang bersliweran menyangsikan apakah benar Covid-19 ini adalah virus berbahaya. Akibatnya, sebagian masyarakat tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana yang salah. Sehingga masyarakat menganggap bahwa virus Covid-19 bukanlah virus yang berbahaya.
Ketiga, Masyarakat merasa sangat jenuh dirumah saja karena kebijakan pembatasan sosial atau social distancing. Sehingga kebijakan new normal ini dianggap kebijakan yang membahagiakan. Dengan kebijakan new normal masyarakat dapat melakukan aktivitas seperti biasa.
Semua faktor ini jika dibiarkan, tanpa tindakan yang tepat dampaknya akan sangat berbahaya. Salah satu dampak bahaya dari kebijakan new normal adalah semakin tingginya angka kasus Covid-19. Saat ini saja penambahan kasus setiap harinya sudah menembus 1000 lebih kasus. New normal mampu menyelamatkan nyawa ekonomi negeri ini, namun nyawa rakyat kini sangat terancam. Seolah kebijakan ini tidak merakyat, rakyat dibiarkan mengais rezeki dengan suasana yang sangat was-was.
Ditengah kepanikan akibat Covid-19, masyarakat juga disapa dengan minimalisnya anggaran kesehatan penanganan Covid-19. Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.
Melihat fakta yang terjadi, kita dapat melirik dari pengalaman negara lain seperti Korea Selatan yang memberlakukan new normal. Menutup sekolah setelah satu pekan dibuka, karena kasus positif covid-19 meningkat lagi.
Agar kasus covid-19 dapat berakhir pemerintah harus membuat kebijakan yang merakyat:
Pertama: Pemerintah harus mengedukasi masyarakat hingga level terendah seperti RT/RW. Selain mengedukasi, pemerintah juga terus memantau masyarakat secara ketat dalam aktivitas sehari-hari.
Kedua: Pemerintah harus mengontrol berita yang diterima oleh masyarakat agar masyarakat senantiasa menerima informasi dan pemahaman yang benar.
Ketiga: Pemerintah sebagai penguasa harus berperan sebagaimana perannya yakni sebagai penanggung jawab urusan rakyat. Pemerintah ada dan terdepan dalam setiap keadaan, termasuk penetapan kebijakan penanggulangan wabah.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibn Umar RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ?Seorang imam yang berkuasa atas masyarakat bagaikan penggembala dan dia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya).?
Sebagaimana Khalifah Umar, beliau rela membatalkan kunjungan resminya ke Syam dan memutuskan kembali ke Madinah guna menghindarkan paparan wabah yang sedang merajalela di negeri itu menyebar kepada penduduk di tempat lain. Pilihan ini tentu saja akan memilki risiko sehingga sebagian sahabat Muhajirin sempat mengingatkannya:
?Anda telah keluar untuk suatu urusan penting. Karena itu kami berpendapat, tidak selayaknya Anda akan pulang begitu saja.?
Namun beliau tetap yakin dengan langkah yang telah ditetapkannya. Nyawa dan keselamatan rakyat menjadi pertimbangan utama dibandingkan urusan lainnya.
Keempat: Ketika wabah menyerang suatu wilayah, pemerintah harus memberlakukan lock down. Sebagaimana yang dilakukan Gubernur Amr bin As, ketika wilayah yang diperintahnya diserang wabah beliau menganalisa penyebabnya hingga menemukan metode memutus penyebaran wabah. Beliau memisahkan antara orang sakit dengan yang sehat. Kemudian melakukan isolasi wilayah yang sekarang lebih dikenal dengan istilah ?lockdown?. Ketika diberlakukan lockdown, negara siap menanggung biaya hidup rakyat selama mereka dikarantina.
Metode lockdown sudah dipraktikkan di masa Islam. Sebagaimana hadis Rasulullah saw tentang lockdown, ?Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.? (HR Bukhari).
Kelima: Pemerintah memberikan jaminan kesehatan kepada rakyat secara gratis. Menyediakan rumah sakit, tenaga medis dan obat-obatan secara gratis kepada rakyat. Pelayanan kesehatan diberikan kepada semua lini masyarakat tanpa ada tebang pilih. Pelayanan kesehatan dapat maksimal diberikan kepada rakyat, tatkala pengelolaan kekayaan alam dikelola secara maksimal tanpa diberikan kepada pihak asing.
Dengan langkah-langkah diatas maka wabah akan dapat berakhir, karena hal demikian pernah dicontohkan Baginda Nabi dan para sahabat. Problem apapun akan terselesaikan tatkala negara dikelola berdasarkan aturan Ilahi.
*Oleh: Sri Lestari, ST (Wirausaha dan Pemerhati Sosial)
