PEKANBARU, datariau.om - Lambannya progres proyek revitalisasi Pasar Bawah Pekanbaru kembali mendapat sorotan. Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru didorong segera mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi dan memutus kontrak kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai tidak mampu memenuhi komitmen revitalisasi pasar tersebut.
Dorongan itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Pekanbaru sekaligus anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka. Ia menilai persoalan revitalisasi Pasar Bawah tidak boleh terus berlarut karena dampaknya langsung dirasakan para pedagang dan pelaku usaha.
Datuk Seri Rizky mengatakan, sejak awal dirinya telah meminta Pemko Pekanbaru, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pihak ketiga yang mengelola proyek revitalisasi tersebut.
"Sejak awal melihat progres yang tidak rasional di lapangan, saya sudah mendesak jajaran Pemko, khususnya OPD terkait yang menjadi mitra kami di Komisi II, untuk tidak ragu mengevaluasi dan memutus kontrak pihak ketiga," ujar Datuk Seri Rizky, Selasa (18/8/2026).
Baca juga:Fraksi PDIP Kritik Keras Pemko Pekanbaru: Jangan Hanya Gusur PKL, Revitalisasi Pasar yang Mangkrak Perlu Segera Diselesaikan
Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membiarkan para pedagang terus berada dalam ketidakpastian. Selama proyek revitalisasi belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, para pedagang masih harus menjalankan aktivitas perdagangan di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi keberlangsungan usaha pedagang serta perputaran ekonomi di kawasan Pasar Bawah.
"Kita tidak bisa terus-menerus menyandera nasib ribuan pedagang UMKM dan membiarkan roda ekonomi kreatif Pekanbaru tersendat hanya karena ketidakmampuan satu pihak. Keputusan Pemko hari ini adalah langkah tegas yang memang kami minta dan kami dukung penuh keberaniannya," tegasnya.
Baca juga:Rizky Bagus Oka Sayangkan 3 Pasar di Pekanbaru Terbengkalai Saat Pedagang Butuh Tempat Usaha
Pedagang Jangan Terus Menjadi Korban
Datuk Seri Rizky menilai persoalan Pasar Bawah bukan sekadar persoalan pembangunan fisik. Di balik proyek revitalisasi tersebut terdapat kepentingan ekonomi ribuan pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas perdagangan.
Menurutnya, semakin lama proyek berjalan tanpa kepastian, semakin besar pula potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung pedagang.
"Ini bukan sekadar hitung-hitungan proyeksi bisnis, ini urusan denyut dunia usaha dan perut masyarakat," katanya.
Baca juga:Revitalisasi Digesa, Peresmian Bangunan Pasar Bawah Pekanbaru Ditargetkan Akhir Tahun Ini
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus hadir ketika kerja sama dengan pihak swasta tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.
"Ketika pihak swasta terbukti gagal janji, maka negara, dalam hal ini pemerintah daerah, harus segera mengambil alih kendali," ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru segera mengeksekusi langkah pemutusan kontrak apabila secara hukum dan administratif seluruh persyaratannya telah terpenuhi.
"Saya meminta Pemko mengeksekusi pemutusan kontrak ini secepatnya dengan landasan hukum yang tak terbantahkan, agar kita bisa segera beralih pada fase pemulihan ekosistem usaha," lanjutnya.
Pasar Bawah Punya Nilai Historis
Selain aspek ekonomi, Datuk Seri Rizky juga menyoroti nilai historis Pasar Bawah bagi Kota Pekanbaru dan masyarakat Melayu Riau.
Menurutnya, Pasar Bawah bukan hanya pusat aktivitas perdagangan, tetapi juga bagian dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat di tepian Sungai Siak.
Karena itu, kondisi pasar yang tidak kunjung mendapatkan kepastian revitalisasi dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Sebagai etalase budaya dan sejarah peradaban ekonomi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak, membiarkan Pasar Bawah terbengkalai sama halnya dengan meremehkan marwah kita sendiri," ungkapnya.
Baca juga:Pemko Pekanbaru Diminta Relokasi Pedagang Agar Revitalisasi Pasar Bawah Lancar
Ia meminta Pemko Pekanbaru menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk mencari skema penyelesaian yang lebih pasti dan realistis.
Menurutnya, pemerintah dapat membuka peluang bagi investor baru yang memiliki kemampuan finansial dan rekam jejak yang kredibel. Alternatif lainnya adalah melalui intervensi anggaran pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
