PEKANBARU, datariau.com - Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI meminta publik dan media massa tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa 19.389 kanal YouTube yang ditutup Google sepanjang kuartal III-2026 merupakan jaringan buzzer atau pendengung yang dikelola pemerintah.
Juru Bicara Bakom Pemerintah RI, Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa laporan Google berjudul “Influence Operations Bulletin Q3 2026” yang dirilis pada 30 Oktober 2026 tidak pernah menyebut pemerintah Indonesia sebagai pengelola, pembiaya, maupun pihak yang mengarahkan ribuan kanal tersebut.
Menurut Teguh, laporan tersebut hanya mendeskripsikan kecenderungan isi konten dan belum mengungkap identitas aktor di balik operasi pengaruh yang ditemukan Google.
“Silakan baca laporan Google kalimat demi kalimat. Tidak ada satu kata pun yang menyebut pemerintah sebagai pengelola atau pembiaya. Yang menulis istilah 'buzzer pemerintah' adalah tafsir di ruang publik, bukan pernyataan dari Google,” ujar Teguh dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, dalam empat entri yang berkaitan dengan Indonesia, Google tidak mencantumkan nama aktor, instansi pemerintah, maupun pihak yang diduga mendanai aktivitas ribuan kanal tersebut.
Teguh juga menyebut label “linked to Indonesia” dalam laporan itu merupakan penanda geografis yang digunakan Google untuk mengidentifikasi negara terkait. Label serupa, katanya, juga diterapkan terhadap negara lain, termasuk Ekuador.
Ia menilai, ketika memiliki bukti kuat mengenai pihak di balik operasi pengaruh, Google biasanya dapat menyebut identitas pelaku secara eksplisit. Salah satu contohnya adalah pengungkapan terhadap firma konsultan Rusia, Internet Research Agency, serta aktor yang terhubung dengan intelijen Rusia.
Karena tidak adanya identitas pelaku dalam entri Indonesia, Teguh menilai laporan tersebut belum sampai pada tahap atribusi. Dengan demikian, menyimpulkan bahwa pemerintah memelihara jaringan akun terkoordinasi dinilai sebagai kesimpulan yang tidak didukung data primer.
Selain persoalan atribusi, Bakom RI turut mempertanyakan transparansi metodologi Google dalam menetapkan dan menutup 19.389 kanal YouTube selama Juli, Agustus, dan September 2026.
Teguh menjelaskan, penutupan dilakukan melalui mekanisme penindakan kanal terkait atau related channel terminations, yang menggabungkan sistem penautan otomatis dan peninjauan manual.
Dalam mekanisme tersebut, satu kanal yang ditindak dapat memicu penghapusan kanal lain yang dinilai memiliki keterkaitan berdasarkan sistem algoritma platform.
Namun, menurutnya, sistem penautan otomatis YouTube juga memiliki rekam jejak kekeliruan. Ia mencontohkan kasus kesalahan penautan kanal kreator Enderman dengan akun tidak dikenal serta penghapusan massal pada Oktober 2024 yang kemudian harus dipulihkan pada keesokan harinya.
“Angka 19.389 itu adalah angka mesin dari sistem yang metodenya tertutup dan belum bisa diuji oleh siapa pun. Google tidak membuka definisi, bukti keterkaitan, jumlah penonton, maupun berapa persen dari kanal itu yang benar-benar berisi konten politik,” kata Teguh.
Ia juga mengingatkan agar jumlah kanal yang ditutup tidak dijadikan satu-satunya ukuran untuk membandingkan skala operasi pengaruh antarnegara.
Sebab, dalam sejumlah laporan sebelumnya, Google mencatat jaringan serupa tidak selalu didominasi konten politik. Sebagian di antaranya justru berisi unggahan spam bertema musik, hiburan, dan gaya hidup.
Selain itu, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memungkinkan satu operator mengendalikan hingga seribu akun media sosial secara bersamaan. Karena itu, banyaknya akun yang ditindak tidak serta-merta menunjukkan jumlah pelaku maupun besarnya pengaruh terhadap masyarakat.
Teguh menegaskan pemerintah tidak membela jaringan akun terkoordinasi, terlepas dari narasi yang dibawanya. Bahkan, jika sebagian kanal tersebut terbukti digunakan untuk menyerang pihak-pihak yang mengkritik pemerintah, negara mendukung penuh langkah penindakan.
Ia menyebut sikap pemerintah terhadap manipulasi opini publik telah ditegaskan Presiden Prabowo Subianto jauh sebelum laporan Google diterbitkan.