PEKANBARU, datariau.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Robin Eduar, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (Karhutla). Ia menegaskan, tidak boleh ada toleransi bagi pihak yang sengaja membakar lahan hingga menyebabkan kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Riau.
Menurut Robin, kemunculan kembali kabut asap setelah cukup lama tidak terjadi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperketat langkah pencegahan sekaligus penindakan.
"Kabut asap ini sudah lama tidak ada, tiba-tiba tahun ini muncul lagi. Kita minta pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat harus tegas. Pelaku pembakaran hutan harus ditindak tanpa pandang bulu," kata Robin, Kamis (10/9/2026).
Baca juga:Kualitas Udara Pekanbaru Kembali Memburuk, Ketua DPRD Minta Penanganan Karhutla Terus Diperkuat
Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, persoalan Karhutla tidak semata-mata berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dampaknya juga dirasakan langsung masyarakat, terutama dari sisi kesehatan dan aktivitas perekonomian.
Ia meminta pemerintah tidak mengendurkan penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla seperti yang pernah dilakukan dalam penanganan kasus-kasus sebelumnya.
"Kalau dulu tegas diberi sanksi, jangan diberi kendor lagi. Dampaknya luar biasa, mulai dari ekonomi sampai kesehatan masyarakat," ujarnya.
Asap Diduga Berasal dari Sejumlah Daerah
Robin mengatakan, Kota Pekanbaru memang bukan wilayah dengan kawasan hutan dan lahan yang luas. Namun, kabut asap yang dirasakan masyarakat diduga turut berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah sekitar Riau.
"Di Pekanbaru lahannya tidak banyak. Kita membaca kebakaran terjadi di beberapa daerah seperti Pelalawan, Kampar, Siak, Bengkalis dan Dumai. Karena itu harus ada penanganan bersama," jelasnya.
Baca juga:Surat Edaran Disdik Pekanbaru: Seluruh Pelajar Belajar di Rumah Karena Kabut Asap Semakin Parah
Ia mengingatkan agar kondisi tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut hingga kembali menjadi bencana asap besar seperti yang pernah terjadi pada 2015.
"Siapa pun pelakunya harus ditangkap. Jangan sampai dibiarkan dan kita kembali ke zaman 2015, ketika kebakaran hutan luar biasa," tegas Robin.
Anak Sekolah Mulai Terdampak
Menurut Robin, dampak kabut asap kini mulai dirasakan masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, kualitas udara yang buruk juga berpotensi mengancam kesehatan, terutama anak-anak.
"Kerugian terhadap kesehatan luar biasa. Anak-anak sekolah sekarang sampai diliburkan akibat asap. Kesehatan masyarakat tentu terganggu," katanya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap anggaran yang selama ini dialokasikan untuk penanganan Karhutla. Besarnya biaya pemadaman, kata Robin, seharusnya menjadi alasan bagi pemerintah untuk semakin serius memperkuat pencegahan dan penindakan.
"Harus ada koordinasi. Setiap tahun berapa anggaran yang habis untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan harus kita lihat," ujarnya.
Robin mencontohkan penggunaan helikopter dalam membantu proses pemadaman Karhutla. Menurutnya, operasional armada udara tersebut tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Di Pekanbaru setiap hari kita lihat helikopter terbang. Itu sekali terbang habis berapa? Kalau dalam sehari ada lima helikopter, mungkin miliaran anggaran bisa habis hanya untuk pemadaman," ungkapnya.
