DPRD Pertanyakan Satpol PP Pekanbaru, THM Melanggar PPKM Hanya Didenda Rp 500 Ribu Tidak Sesuai Perda

Admin
341 view
DPRD Pertanyakan Satpol PP Pekanbaru, THM Melanggar PPKM Hanya Didenda Rp 500 Ribu Tidak Sesuai Perda
Roni Pasla.

PEKANBARU, datariau.com - Ketua Pansus DPRD Kota Pekanbaru yang melakukan pembahasan revisi Perda Nomor 5 Tahun 2021 dan telah disahkan, Roni Pasla, menilai bahwa penegak Perda tidak siap dalam menerapkan Perda. Hal ini terkait adanya tempat hiburan malam di Kota Pekanbaru KTV C7 yang melanggar PPKM mikro, namun hanya didenda Rp500 ribu saja.

"Permasalahannya apakah mereka (Satpol PP) penegak Perda tidak siap dengan aturan dan memahami aturan. Jangan sampai yang ditegakan dan menegakkan tidak sejalan," kata Roni Pasla, Senin (19/7/2021).

Politisi PAN ini sangat menyayangkan penindakan yang diterapkan, tidak ada alasan jika aparat penegak Perda tidak paham dengan Perda yang telah disahkan.

"KTV C7 itu kesalahannya sudah banyak sekali, mulai dari jam malam dan tidak taat Prokes. Oleh karena itu Perda Covid yang sudah direvisi kemarin bisa dilaksanakan," tegas Roni.

Seperti diketahui, Tempat Hiburan Malam (THM) KTV C7 hanya dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu dan surat teguran tertulis. Pihak pengelola kedapatan melanggar aturan PPKM Mikro saat razia Tim Yustisi pada Sabtu (17/7/2021) malam.

Namun, Pemko Pekanbaru memberikan sanksi itu berdasarakan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 80 Tahun 2021 yakni pasal 06 dan pasal 10.

Sementara itu Pemko Pekanbaru sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang perlindungan masyarakat terhadap penyebaran dan wabah Covid-19 yang revisinya disahkan oleh DPRD Pekanbaru pada Senin (12/7/2021).

Dalam Perda itu, pelaku usaha didenda maksimal Rp 5 Juta tanpa ada surat teguran tertulis, bagi para masyarakat yang melanggar, dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100 ribu.

Tim yustisi hanya memberikan denda bagi pelaku usaha saja, padahal saat itu juga puluhan pengunjung kedapatan melanggar prokes namun tak dikenakan sanksi denda.

Jika penerapan seperti itu, masyarakat tidak akan pernah jera dan tidak khawatir untuk melanggar prokes. Penindakan seperti ini seolah-olah tidak tegas, dan hanya sekedar saja. (red)