JAKARTA, datariau.com - Pasca aksi demonstrasi 4 November 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta pimpinan organisasi masyarakat Islam lainnya.
Bahkan, Presiden juga menyambangi instansi keamanan seperti Kopassus, Korps Marinir, dan Brimob.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengatakan kendati terlambat, namun langkah Presiden patut diapresiasi sebagai usaha untuk meredakan situasi terkait aksi demonstrasi.
Dia yakin kunjungan Jokowi menemui pimpinan ormas Islam dan institusi keamanan membahas tentang persoalan serius. "Pasti ada agenda serius yang dibicarakan, terutama menyangkut gejolak politik Ibu Kota terkait kasus penistaan agama," kata Adi, Jumat (11/11/2016).
Adi menilai ada beberapa hal yang bisa diamati dari safari politik Presiden. Setidaknya ada dua hal yang mewakili persepsi publik. Pertama, publik menilai Jokowi berkepentingan membuat suasana Jakarta kondusif pasca demonstrasi 4 November dan menyikapi rencana aksi lanjutan pada 25 November mendatang.
Menyikapi situasi itu, dia menduga Jokowi meminta saran kepada tokoh NU dan Muhammadiyah terkait isu penistaan agama. "Jokowi ingin memastikan jika keadaan semakin liar dan tak terkendali, aparat keamanan bisa bergerak cepat mengantisipasi masalah," tuturnya.
Kedua, kata dia, publik juga menduga "safari politik" Presiden ke sejumlah ormas Islam menimbulkan kesan sebagai upaya meredam kemarahan umat Islam.
Dengan cara persuasif, kata dia, Presiden berharap gelombang aksi demonstrasi dapat diredam. "Karena pihak kepolisian sudah bekerja untuk menuntaskan kasus (penistaan agama)," tandasnya.
Terkait kunjungan Presiden ke institusi keamanan, dia menilai hal itu bukan sekadar upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya tindakan anarkistis.
Dia menduga kunjungan Jokowi juga untuk menakuti umat Islam yang akan terus melakukan demonstrasi hingga kasus penistaan agama tuntas. "Pesannya jelas jika terjadi chaos, aparat keamanan akan bertindak tegas," katanya.
Dia mengatakan, seharusnya Ahok juga melakukan upaya untuk meredam situasi saat ini. "Sejatinya langkah Presiden ini juga dilakukan oleh Ahok untuk melakukan hal sama, yaitu minta maaf secara tulus dan terbuka kepada umat Islam yang sudah terluka," tuturnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang rajin menyambangi basis militer, mengundang teka-teki publik.
Apalagi kunjungan Jokowi ke beberapa basis militer, dilakukan di tengah derasnya protes masyarakat yang tengah menanti proses hukum kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Menyiratkan Jokowi sedang khawatir, dengan mengumpulkan berbagai tokoh agama dan mendatangi basis-basis militer," kata Dahnil.
Menurut Dahnil, langkah Jokowi tersebut akan memunculkan tafsir di masyarakat. Dahnil menilai, aksi Jokowi yang menyampaikan pidato di hadapan ribuan anggota TNI menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai penguasa penuh.
"Sebelumnya, Jokowi menyebutkan ada aktor politik yang menunggangi demo 4 November lalu. Sehingga Tafsir yang muncul jadi beragam dan memunculkan kepanikan dan polemik baru di publik, dan tentu ini tidak sehat," tandasnya.
Diketahui hampir sepekan ini Jokowi telah menyambangi markas TNI diantaranya Markas Besar (Mabes) Angkatan Darat (AD) dan Komando Pasukan Khusus (Kopassus).
Jokowi juga menyambangi dan memberikan pengarahan kepada anggota Polri. Kunjungan Jokowi kepada alat keamanan dan pertahanan negara itu dilakukan pasca-aksi 4 November.
