PEKANBARU, datariau.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama WALHI Riau menggelar Pekan Rakyat Lingkungan Hidup bertema “Gerakan Pulihkan Indonesia untuk Keadilan Ekologis” di Balairung Tenas Effendi, Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Pekanbaru, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup WALHI. Forum ini mempertemukan pengurus WALHI dari berbagai daerah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, komunitas lingkungan, serta pemerintah untuk membahas berbagai persoalan lingkungan sekaligus arah gerakan pemulihan ekologis di Indonesia.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau.
Baca juga:Menakar Keseriusan dalam Menangani Masalah Karhutla di Riau
Dari WALHI hadir Direktur Eksekutif Nasional WALHI Boy Jerry Evan Sembiring dan Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau Eko Yunanda. Kegiatan juga dihadiri perwakilan WALHI dari sejumlah provinsi serta masyarakat adat dari berbagai wilayah di Sumatera.
Direktur Eksekutif WALHI Riau Eko Yunanda mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ruang untuk membicarakan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sekaligus memastikan keberlanjutan sumber penghidupan bagi generasi mendatang.
“Setiap individu berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Keberlanjutan sumber penghidupan ini harus terus berlanjut sampai ke generasi yang akan datang,” kata Eko.
Baca juga:Walhi Ungkap Bahaya IKN, Masyarakat Terancam Krisis Air
Menurut Eko, persoalan lingkungan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari persoalan hak masyarakat atas ruang hidup. Ia menyoroti tekanan terhadap hutan, gambut, pesisir, wilayah masyarakat adat, serta ruang hidup masyarakat akibat aktivitas industri ekstraktif.
WALHI Riau juga menilai kerusakan ekosistem telah meningkatkan risiko bencana ekologis di berbagai wilayah. Karena itu, gerakan pemulihan lingkungan harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada sumber daya alam.
Konsultasi nasional tersebut turut membahas arah kebijakan lingkungan dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional. WALHI mendorong agar kebijakan pemerintah tidak berhenti pada regulasi, tetapi mampu menghentikan sumber kerusakan, memulihkan ekosistem, serta memastikan masyarakat memiliki ruang yang bermakna dalam menentukan arah pembangunan.
“Gerakan Pulihkan Indonesia harus berarti menghentikan sumber kerusakan, memulihkan ekosistem, mengembalikan hak masyarakat, mengakui wilayah adat, dan memastikan kerusakan yang sama tidak terus berulang,” ujar Eko.
Baca juga:Walhi: KUHP Baru Berpotensi Meningkatkan Kriminalisasi Masyarakat
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam sambutannya menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam proses pembangunan. Ia meminta pengakuan terhadap masyarakat adat dilakukan sebelum pemerintah mengambil keputusan terkait pemanfaatan ruang. “Pengakuan lebih dulu daripada keputusan,” kata Bima.
Bima juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengukur keberhasilan pembangunan melalui investasi, pendapatan asli daerah, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Menurutnya, pembangunan harus turut mempertimbangkan keberlanjutan sosial, budaya, ekologis, serta kepentingan generasi mendatang.
