DATARIAU.COM - Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyebut proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI akan dilakukan secara semiterbuka.
Ia menuturkan uji kelayakan dan kepatutan Andika akan berlangsung terbuka atau bisa disaksikan publik secara langsung di tahap pemaparan. Namun, menurutnya proses uji kelayakan dan kepatutan akan berlangsung secara tertutup pada tahapan selanjutnya.
"Kayaknya awalnya terbuka, lalu kelanjutannya tertutup ya. Mungkin pada saat menyampaikan presentasinya secara terbuka, tapi begitu pendalaman baru secara tertutup," ucap Dave kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (4/11/2021).
Ia menyatakan uji kelayakan dan kepatutan Andika akan berlangsung pada Sabtu (6/11/2021) sekira pukul 08.00 WIB mendatang.
Dave mengatakan pihaknya tidak khawatir terkait sistem 'semiterbuka' tersebut akan dianggap publik pihaknya tidak transparan dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan Andika. Sistem 'semi terbuka' dipilih karena pihaknya menilai ada beberapa hal yang tidak boleh disaksikan publik secara langsung.
Diketahui sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari fraksi PPP Syaifullah Tamliha juga mengatakan pihaknya berharap uji kepatutan dan kelayakan Andika itu dilakukan secara semiterbuka.
"Silakan wartawan meliput, apa gagasan dia selama dia menjabat. Begitu memasuki pendalaman, ya baru tertutup," kata Tamliha di Kompleks Parlemen, Kamis.
Dalam beberapa kesempatan, proses fit and proper test calon Panglima TNI memang digelar tertutup. Misalnya ketika 2015 lalu, proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima kala itu, Gatot Nurmantyo, digelar secara tertutup. Sementara, saat fit and proper test Marsekal Hadi Tjahjanto pada 2017 lalu digelar semiterbuka.
Tamliha menerangkan dalam fit and proper test nanti, Komisi I akan mempertanyakan sejumlah hal terkait rencana kerja Andika ke depan.
Selain itu, bukan tidak mungkin Komisi I juga mempertanyakan tudingan-tudingan yang diarahkan oleh koalisi masyarakat sipil terkait keterlibatan Andika dalam dugaan pelanggaran HAM di Papua pada 2001.
Selain itu untuk soal kekayaan Andika yang melimpah--mencapai Rp179 miliar yang dilaporkan ke laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 20 Juni 2021.
"Kalau soal harta kekayaan kan itu urusan presiden. Tentu presiden sudah tahu dari baik KPK maupun PPATK," kata Tamliha.
Dave pun menilai harta kekayaan Andika bukan menjadi permasalahan. Terlebih, dia juga sudah melaporkan hal itu ke KPK.
"Saya tidak melihat itu kendala, saya ingin fokus kepada beliau itu jalankan tugasnya nanti sebagai Panglima TNI untuk sejahterakan prajurit, meningkatkan kualitas sumber daya prajurit, memodernisasi alutsista, dan melakukan mitigasi penanganan terhadap potensi konflik yang ada di Indonesia," ujar Dave.
Diketahui juga, sebelumnya, koalisi masyarakat sipil menyoroti harta kekayaan Andika yang mencapai Rp179,9 miliar. Menurut koalisi, hal ini harus dijelaskan secara gamblang, sehingga penting untuk dilakukan audit harta kekayaan Andika Perkasa oleh KPK. Terlebih lagi Jenderal Andika Perkasa disebut belum pernah melaporkan LHKPN sebelumnya padahal kapasitas yang bersangkutan adalah pejabat tinggi negara.
Sementara itu pada fit and proper test nanti, Dave menyebut bisa saja pertanyaan soal dugaan pelanggaran HAM di lingkungan TNI juga ditanyakan.
"Tergantung ya, tergantung kan masing-masing fraksi akan bertanya, dan masing-masing anggota ada hak bertanya, jadi anggota-anggota itu mungkin ada yang bertanya dan ada yang tidak," tuturnya.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Sukamta mengaku tak mempersoalkan perihal Andika dari TNI AD yang diusulkan Jokowi untuk menjadi Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sukamta menilai, rotasi antar matra dalam penunjukkan Panglima TNI memang penting. Namun, menjawab tantangan yang tengah berkembang dalam aspek pertahanan jauh lebih penting.
"Rotasi itu penting namun demikian menjawab tantangan yang sedang berkembang lebih urgent," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/11/2021).
Menurut Sukamta, selain paling senior dibanding Kepala Staf lain di TNI, baik AU maupun AL, Andika dinilai paling cocok menghadapi tantangan situasi pertahanan saat ini, di luar dan dalam negeri. (*)
Sourch: cnnindonesia.com
