JAKARTA, datariau.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026 dinilai sebagai langkah strategis yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung pesan politik yang kuat terkait pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menilai pergantian Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya merupakan bentuk shock therapy atau terapi kejut yang sengaja dilakukan Presiden Prabowo untuk memperkuat disiplin birokrasi sekaligus memastikan program unggulan pemerintah berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Menurut Handi, langkah tersebut sejalan dengan pesan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila. Saat itu, Presiden menegaskan pentingnya keberanian mengambil keputusan yang benar meskipun tidak mudah.
“Pergantian ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan seluruh program prioritas nasional dijalankan dengan tingkat disiplin dan akuntabilitas yang tinggi,” ujar Handi dalam keterangannya.
Ia menjelaskan, BGN memiliki peran sentral dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang hingga Mei 2026 dilaporkan telah menjangkau sekitar 62 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dengan cakupan sebesar itu, MBG menjadi salah satu program sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern sekaligus menghadapi tantangan tata kelola yang kompleks.
Menurut Handi, pergantian pimpinan BGN tidak dapat dipandang sebagai rotasi jabatan biasa. Keputusan tersebut dinilai merupakan respons terhadap berbagai hasil evaluasi yang menyoroti persoalan kedisiplinan dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola organisasi, pengawasan kualitas makanan, hingga audit internal terkait aspek keuangan program.
Dalam perspektif manajemen publik, lanjutnya, terapi kejut sering digunakan ketika seorang pemimpin ingin memutus pola kerja lama yang dianggap tidak lagi efektif. Melalui pergantian yang cepat dan tegas, organisasi diingatkan bahwa status quo tidak dapat dipertahankan apabila menghambat pencapaian tujuan strategis.
“Pesan utama yang ingin disampaikan Presiden adalah bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas layanan, akuntabilitas anggaran, dan kepatuhan terhadap standar operasional,” katanya.
Handi menilai langkah tersebut juga memperlihatkan bahwa tidak ada lembaga yang kebal terhadap evaluasi, termasuk lembaga yang menjalankan program prioritas pemerintah.
Lebih lanjut, ia menyebut keputusan Presiden mencerminkan pendekatan performance-based governance, yakni model kepemimpinan yang menjadikan kinerja sebagai dasar utama dalam mengevaluasi pejabat publik. Pendekatan serupa telah lama diterapkan di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, di mana pejabat yang dinilai gagal mencapai target strategis dapat diganti sebelum masa jabatannya berakhir.
Meski demikian, Handi menegaskan bahwa pergantian pimpinan tidak seharusnya dimaknai sebagai kegagalan total BGN. Menurutnya, pemerintah tetap perlu memberikan apresiasi kepada jajaran sebelumnya yang telah membangun fondasi kelembagaan dan menjalankan tahap awal implementasi Program MBG.
“Justru karena fondasi telah dibangun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan kualitas implementasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, pergantian tersebut sekaligus menjadi ujian bagi gaya kepemimpinan Presiden Prabowo yang sejak awal dikenal menekankan disiplin, efektivitas, dan orientasi hasil. Keberhasilan keputusan itu, kata dia, akan sangat ditentukan oleh kemampuan manajemen baru dalam menghadirkan perbaikan nyata pada pelaksanaan Program MBG.
Handi mengingatkan bahwa apabila persoalan yang sama terus berulang, publik dapat mempertanyakan apakah akar masalah sebenarnya terletak pada individu pimpinan atau justru pada desain kelembagaan dan sistem pengawasan yang belum matang. Karena itu, reformasi organisasi dan tata kelola keuangan harus berjalan beriringan dengan pergantian kepemimpinan.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap dapur umum dan mitra penyedia makanan di seluruh rantai pasok guna mencegah kebocoran anggaran sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.
