JAKARTA, datariau.com - Ancaman serangan siber menjadi salah satu risiko yang semakin perlu mendapat perhatian serius di tengah pesatnya pemanfaatan teknologi digital oleh perusahaan di Indonesia.
Bank Indonesia (BI) memperkirakan kerugian akibat serangan siber di Indonesia mencapai sekitar US$6,2 miliar atau setara Rp111,02 triliun sepanjang 2026.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyampaikan estimasi tersebut dalam acara FEKDI x IFSE 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Menurut Destry, angka tersebut mengacu pada data asosiasi penyelenggara jasa internet dan statistik di Indonesia.
Kerugian yang diperhitungkan mencakup berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan siber, mulai dari penyalahgunaan data, fraud, hingga scam.
Besarnya potensi kerugian tersebut menunjukkan bahwa keamanan siber tidak lagi semata-mata berkaitan dengan gangguan terhadap sistem teknologi informasi. Risiko serangan siber juga dapat berdampak langsung terhadap operasional, keuangan, reputasi, hingga keberlangsungan bisnis perusahaan.
Di tengah percepatan transformasi digital, perusahaan semakin bergantung pada berbagai teknologi, mulai dari layanan cloud, aplikasi bisnis, konektivitas antar kantor, sistem pembayaran, hingga layanan digital yang terhubung dengan pelanggan dan mitra.
Semakin banyak sistem yang saling terhubung, semakin luas pula aspek yang perlu diperhatikan dalam menjaga keamanan infrastruktur digital.
Direktur PT Nusa Network Prakarsa, Edward, mengatakan peningkatan pemanfaatan teknologi digital perlu diikuti dengan kesiapan infrastruktur dan sistem keamanan yang memadai.
“Besarnya potensi kerugian akibat serangan siber menunjukkan bahwa keamanan digital perlu menjadi perhatian sejak perusahaan merancang dan mengembangkan infrastruktur IT. Pendekatan keamanan perlu mencakup network, endpoint, data, aplikasi, hingga pemantauan terhadap potensi ancaman,” ujar Edward.
Menurutnya, transformasi digital memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mempercepat proses bisnis, serta memperluas jangkauan layanan.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuat lingkungan teknologi informasi perusahaan menjadi semakin kompleks.
Perusahaan perlu memahami aset digital yang dimiliki, bagaimana setiap sistem saling terhubung, serta risiko yang dapat muncul dari setiap titik akses.
Karena itu, evaluasi terhadap kondisi infrastruktur menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan sebelum menentukan strategi pengamanan yang sesuai.
Assessment terhadap network dan security infrastructure, misalnya, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi celah keamanan sekaligus memetakan area yang membutuhkan penguatan.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar dalam menentukan sistem proteksi, pengelolaan akses, serta mekanisme pemantauan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko perusahaan.
“Perusahaan perlu memiliki pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya. Tidak semua perusahaan membutuhkan arsitektur keamanan yang sama, sehingga assessment dan perencanaan menjadi bagian penting sebelum menentukan teknologi yang akan digunakan,” jelas Edward.
Sebagai perusahaan system integrator, PT Nusa Network Prakarsa membantu perusahaan dalam berbagai kebutuhan infrastruktur IT, termasuk network infrastructure, data center infrastructure, dan security infrastructure.
Pendekatan tersebut memungkinkan pengembangan infrastruktur disesuaikan dengan kebutuhan bisnis dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan, ketersediaan, skalabilitas, serta pengelolaan operasional.
Di tengah meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi digital, keamanan siber pada akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi pengelolaan infrastruktur dan keberlangsungan bisnis.
Perusahaan tidak hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga perlu memastikan bahwa infrastruktur digital yang menopang aktivitas bisnis memiliki perlindungan dan kesiapan yang memadai.***
