JAKARTA, datariau.com-Pemerintah daerah didorong menghitung biaya pengelolaan sampah secara tepat agar penggunaan anggaran lebih efisien dan kualitas pelayanan kepada masyarakat terus meningkat.
Hal tersebut dibahas dalam Workshop Pelatihan Tata Cara Perhitungan Biaya Ideal Pengelolaan Sampah yang digelar di Golden Boutique Melawai, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.
Direktur SUPD I Ditjen Bina Bangda Kemendagri Heriyandi Roni mengatakan, pengelolaan sampah bukan sekadar menyediakan fasilitas, tetapi juga memastikan pelayanan berjalan rutin dan berkelanjutan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan layanan pengangkutan sampah yang teratur, lingkungan bersih, serta biaya layanan yang tetap terjangkau.
“Karena itu, pemerintah daerah perlu menghitung kebutuhan biaya dengan tepat, menggunakan anggaran secara efisien, dan mengoptimalkan retribusi secara adil agar kualitas pelayanan terus meningkat tanpa membebani masyarakat,” katanya dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (2/11/2026).
Perhitungan biaya ideal mencakup seluruh tahapan pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir. Perhitungan tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran, memperbaiki layanan, serta merencanakan kebutuhan armada dan fasilitas.
Dari sisi pendapatan, pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan retribusi tanpa hanya mengandalkan kenaikan tarif. Perbaikan data pelanggan, sistem penagihan dan pembayaran perlu dilakukan agar penerimaan lebih optimal. Penetapan tarif pun harus mempertimbangkan kualitas layanan serta kemampuan masyarakat.
Berdasarkan pemetaan awal terhadap 30 daerah sasaran LSDP, sebanyak 21 daerah telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Kepala Daerah mengenai penjabaran tarif. Sementara sembilan daerah lainnya masih memerlukan konfirmasi dan pelengkapan dokumen.
Melalui workshop tersebut, pemerintah daerah juga dibekali kalkulator biaya ideal untuk menghitung kebutuhan pembiayaan sesuai kondisi pelayanan di masing-masing daerah. Hasil perhitungan diharapkan menjadi dasar penyusunan anggaran dan kebijakan retribusi yang lebih tepat.
“Kami mendorong agar penguatan pembiayaan tersebut berdampak langsung pada masyarakat, mulai dari pengangkutan sampah yang lebih teratur, peningkatan cakupan pelayanan, hingga lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat,” tegas Heriyandi.
Dengan perencanaan biaya yang tepat dan pembiayaan berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan persampahan tanpa mengabaikan keterjangkauan bagi masyarakat.***
