PEKANBARU, datariau.com - Instansi pemerintahan seharusnya difungsikan sebagai tempat berkantor dalam berbagai kepentingan. Namun tidak untuk instansi pemerintahan tertinggi yang satu ini. Dia adalah kantor Gubernur Riau yang hari ini, Kamis (16/4/2015) disulap menjadi salah satu kawasan perumahan penduduk untuk warga Sidomulyo Timur.
"Ya, kami menjadikan kantor Gubernur ini menjadi perumahan warga. Kami begini karena kami kesal Bapak Plt Guberbur Riau tak sempat menemui kami," ujar Bambang Rumnan, Koordinator aksi sekaligus tim advokasi warga Sidomulyo Timur kepada datariau.com dalam aksinya di Kantor Gubernur Riau, siang tadi.
Di kantor itu terlihat seribuan massa yang tergabung dari enam RW dari Keluruhan Sidomulyo sibuk mendirikan beberapa tenda dan perlengkapan menginap lainnya. Ada juga beberapa ibu-ibu yang kebingungan mencari dimana tempat mengambil kunci kamar (layaknya menginap di hotel) yang bertanya ke pegawai pemprov.
"Cari kunci kamar masing-masing dan tempati ruang-ruang yang ada di kantor ini," sahut yang terdengar di tengah desakan massa yang merangsek masuk ke kantor penguasa bumi Lancang Kuning ini.
Kepada datariau.com Bambang menjelaskan, aksi menduduki kantor Gubernur Riau ini tidak lain dan tidak bukan didasari dari buntut SK pengadaan tanah cadangan untuk TNI AU di komplek Lanud Roesmin Nurjadin. Warga Sidomulyo Timur keberatan dan menolak SK yang bernomor KPTS 297/III/2011, dan meminta pemerintah Provinsi Riau segera mencabut kembali SK tersebut.
"Bagaimana tidak, SK itu sudah merugikan rakyat. Hak rakyat menjadi gugur, ekonomi rakyat jadi mati. Rakyat jadi tak bisa buka usaha di lahan pribadi karena izinnya sudah diklaim pihak bandara. Ini sudah terjadi sekian lama tanpa batas waktu hingga sekarang," kata Bambang.
Dijelaskan lagi, SK Gubri No KPTS 297/III/2011 itu juga dinilai cacat hukum, maka atas dasar itu, menurut Bambang, Gubernur tidak memiliki pilihan lain selain membatalkannya dan berpihak kepada rakyat.
"Ini sudah kali ketiga yang kami mohonkan. Tapi belum juga ada solusi. Sudah jelas-jelas cacat hukum tapi tidak juga dicabut," kesalnya.
Selain mengancam akan menduduki kantor Gubernur Riau untuk beberapa hari, massa juga tak lupa membawa keranda mayat, lengkap dengan boneka pocongnya. Ini pertanda matinya rasa keadilan pemerintah terhadap rakyat yang tertindas. Aksi yang dilakukan warga di balik nama Forum Warga Sidomulyo Timur (Forgasi) inipun sempat menimbulkan kericuhan sesaat setelah ibu-ibu yang memaksa masuk ditahan petugas keamanan di sana.
Kabag Ops Polresta Pekanbaru, Kompol M Sembiring yang hadir menetralisir amarah warga pun mencoba melakukan negosiasi ke pihak demonstran. "Plt Gubri sedang melakukan Musyawarah Rencana Bangunan (Musrenbang) di hotel Labersa, bapak/ibu saya mohonkan untuk tidak anarkis di kantor yang terhormat ini," ungkapnya kepada demonstran.
Pantauan datariau.com, tampak belasan ibu-ibu dievakuasi karena lemas berdesak-desakan di pintu masuk. Sempat terjadi aksi dorong-dorongan yang membuat ibu lainnya menangis karena kekurangan oksigen. Sementara di tangga dalam kantor, disiagakan personil Satpol PP sebagai pelapis. Dan di luar kantor pun terlihat puluhan mobil pengamanan dari Polres lengkap dengan mobil lapis baja barakudanya. Akibat aksi ini pagar pintu masuk utama kantor gubernur juga sempat ambruk diseruduk seribuan massa tersebut. (kur)
