JAKARTA, datariau.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan publik. Selain menuai dukungan karena dinilai membantu pemenuhan gizi anak sekolah, program ini juga menghadapi berbagai kritik, polemik hingga gugatan hukum.
Salah satu yang mencuat ialah adanya uji materi terkait anggaran Program MBG di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang tersebut, pihak terkait menegaskan bahwa Program MBG yang masuk dalam Undang-Undang APBN 2026 dinilai sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Program MBG sendiri mulai berjalan secara nasional sejak Januari 2025 dan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Pemerintah menargetkan jutaan pelajar, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sebagai penerima manfaat program tersebut.
Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah persoalan muncul di berbagai daerah. Beberapa kasus yang ramai di media sosial antara lain dugaan makanan basi, menu kurang layak hingga temuan belatung pada paket makanan siswa. Kasus-kasus tersebut memicu kritik masyarakat terhadap pengawasan kualitas makanan MBG.
Selain itu, publik juga menyoroti besarnya anggaran dan pengelolaan dana program. Di media sosial, muncul kritik terhadap insentif pengelola dapur MBG yang disebut mencapai jutaan rupiah per hari. Polemik ini memunculkan desakan agar pemerintah memperketat transparansi dan pengawasan penggunaan anggaran.
Meski demikian, pemerintah menegaskan Program MBG tetap menjadi prioritas nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pengawasan keamanan pangan terus diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPOM dan pemerintah daerah.
Pemerintah juga memastikan program tersebut gratis dan sekolah dilarang melakukan pungutan terhadap siswa penerima manfaat.
Di sisi lain, evaluasi pelaksanaan terus dilakukan. Pemerintah bahkan memutuskan penyaluran MBG hanya dilakukan saat hari sekolah agar distribusi lebih efektif dan tepat sasaran.
Sejumlah pengamat menilai polemik dan gugatan terhadap MBG merupakan bagian dari proses evaluasi program besar berskala nasional. Mereka meminta pemerintah tetap membuka ruang kritik demi memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat.***
Sumber:
- liputan6.com: Sidang MK, Pihak Terkait Sebut MBG Sah dalam APBN dan Bagian Pendidikan Nasional
- liputan6.com: Makan Bergizi Gratis (MBG): Update Terbaru Status Pelaksanaan Program dan Anggaran 2025
- reddit.com: Banyak masalah, MBG kini dipelesetkan jadi ‘Makan Beracun Gratis’
- reddit.com: Yayasan Pengelola MBG Dapat Insentif Rp6 Juta per Hari, Tetap Cair Meski Libur
- liputan6.com: Kepala BGN Bantah Tidak Libatkan BPOM dalam Program Makan Bergizi Gratis
- liputan6.com: Sekolah Dilarang Pungut Biaya dari Siswa, Istana Tegaskan Program MBG 100% Gratis!
- reddit.com: Pemerintah Putuskan Penyaluran MBG Hanya Saat Hari Sekolah, Libur Tidak Ada
