Diperiksa KPK, Banyak Pejabat Meranti Stres dan Ingin Mengundurkan Diri

datariau.com
1.836 view
Diperiksa KPK, Banyak Pejabat Meranti Stres dan Ingin Mengundurkan Diri
Foto: Ist.
Plt Bupati Meranti H Asmar saat mengikuti rakor bersama KPK di Balai Serindit Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Rabu (24/5/2023).

PEKANBARU, datariau.com - Pj Bupati Kepulauan Meranti H Asmar mengungkap bahwa banyak pejabat di daerah Kepulauan Meranti stres dan ingin mengundurkan diri, akibat trauma diperiksa KPK akibat aksi OTT Bupati Meranti M Adil beberapa waktu lalu.

Hal ini diungkapkan Plt Bupati Meranti H Asmar saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2023 dan Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi (Forpak) Provinsi Riau, Rabu (24/5/2023) di Balai Serindit, Pekanbaru.

Hadir dalam Rakor tersebut Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Alexander Marwata, BPKP RI, Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Riau dan kepala daerah kabupaten/kota di Riau, serta pejabat terkait lainnya.

Banyak hal yang disampaikan Wakil Ketua KPK itu. Diantaranya, Alex mengingatkan para pejabat di daerah agar tidak terlibat masalah hukum, apalagi tindak pidana korupsi.

"KPK itu otoritasnya melakukan penindakan. Kami menindaklanjuti laporan maupun informasi masyarakat. KPK akan langsung memberikan seragam orange kepada pelaku korupsi," kata Alex.

Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan program pemberantasan korupsi terintegrasi sejatinya dilatar belakangi oleh keinginan bersama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Tentunya program ini untuk membangun kerangka kerja yang dapat digunakan untuk memahami elemen-elemen dan memetakan risiko terjadinya tindak pidana korupsi.

"Elemen tersebut dikelompokkan berdasarkan sektor, wilayah atau instansi yang rentan terhadap kegiatan-kegiatan yang mengarah pada tindakan korupsi," kata Syamsuar.

Sementara itu, Plt Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H Asmar mengaku siap mendukung seluruh program pemerintah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Kami siap mendukung KPK dalam melakukan program-program pemberantasan korupsi di daerah. Termasuk dengan lembaga penegakan hukum lainnya," ujar Asmar.

Dia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meminta arahan dan petunjuk terkait peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil beberapa waktu lalu. Menurutnya, pasca kejadian itu banyak pejabat dan bendahara yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh KPK.

Halaman :
1
2
Semua
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)

Berita Terkait

Komentar