JAKARTA, datariau.com-Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Aceh pada 14 hingga 16 November 2026. Menyikapi kondisi tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan bencana hidrometeorologi.
Peringatan BMKG tersebut menyusul terpantau dua bibit siklon tropis, yakni 92B di Teluk Benggala dan 96S di Samudra Hindia barat Sumatra, yang berpotensi meningkatkan intensitas hujan di sejumlah wilayah.
Berdasarkan prakiraan BMKG, hujan lebat hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireuen, Nagan Raya, dan Subulussalam.
Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Utara, Banda Aceh, Langsa, Pidie, Pidie Jaya, dan Simeulue.
Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meminta seluruh kepala daerah di wilayah berpotensi terdampak memastikan kesiapan unsur penanggulangan bencana.
“Para bupati dan wali kota di wilayah yang berpotensi terdampak perlu diberi tahu. BPBD provinsi, pemadam kebakaran, fasilitas kesehatan, dan logistik Bulog agar siaga tanpa memicu kegaduhan dan keresahan masyarakat,” pesannya melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026).
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan cuaca dan arahan resmi dari instansi berwenang.
Kesiapsiagaan tersebut dinilai penting mengingat Aceh masih menghadapi ancaman banjir susulan pascabencana November 2025. Tito sebelumnya mengungkapkan telah terjadi 41 kejadian banjir susulan, termasuk tanah longsor, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang April hingga Oktober 2026.
“Oleh karena itulah bahwa Presiden memberikan perintah untuk segera menormalisasi sungai, itu perintah paling utama. Sungai ini, jumlahnya ada 137 yang terdampak di tiga provinsi,” ujarnya seusai mengikuti Rapat Terbatas terkait Antisipasi Bencana Alam di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Percepatan penanganan tersebut akan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai ujung tombak, dengan dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya.
Pemerintah daerah juga didorong memanfaatkan anggaran yang telah dialokasikan untuk mempercepat normalisasi sungai dan memperkuat tanggul di wilayah masing-masing.
Selain itu, Tito menegaskan pentingnya operasi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah pencegahan untuk mengurangi potensi hujan di wilayah terdampak.
"Prinsip dasarnya kita berupaya mencegah. Jangan sampai ada hujan di sana (daerah terdampak) dengan operasi modifikasi cuaca. Kalaupun ada, curahnya minimal," jelasnya.
Tito juga mengingatkan pemerintah daerah agar memastikan ketersediaan sarana dan prasarana apabila banjir kembali terjadi. Pemda dapat menetapkan kembali status tanggap darurat apabila bencana susulan berdampak luas sehingga percepatan penggunaan anggaran dan penanganan darurat dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, kondisi banjir susulan telah terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam kunjungan lapangan pada Sabtu (14/11/2026), Tim Satgas PRR bersama pemerintah daerah meninjau Desa Balai, Kecamatan Bendahara, serta lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Tanjung Semantok dan Bukit Rata.
Di Desa Balai, banjir yang terjadi sejak Kamis (12/11/2026) menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air sekitar 0,5 hingga 1,5 meter.
Sementara di kedua lokasi huntara, air sempat masuk ke rumah warga dengan ketinggian sekitar 30 hingga 40 sentimeter.
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terus memantau perkembangan kondisi banjir serta mengkaji kemungkinan penetapan status darurat bencana guna mempercepat penanganan dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.
Pemerintah mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem dan mengikuti informasi resmi BMKG serta arahan petugas di lapangan.***
