JAKARTA, datariau.com-Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Revisi undang-undang tersebut diharapkan dapat memperkuat kekhasan kedua provinsi, mengoptimalkan potensi daerah, meningkatkan kapasitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata.
Dukungan itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Dengar Pendapat terkait penyusunan RUU NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memahami dan mendukung keinginan NTB dan NTT untuk mengadopsi sejumlah kebijakan kekhususan yang telah diterapkan di Provinsi Bali, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
"Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT," ujar Bima.
Menurutnya, pengaturan kekhasan daerah harus mempertimbangkan kerangka otonomi daerah, pembagian kewenangan pemerintahan, potensi sumber daya alam, serta kondisi sosial, budaya dan religius masyarakat setempat.
Ia menilai kebijakan yang diterapkan di Bali dapat menjadi referensi bagi NTB dan NTT. Namun, seluruh ketentuan perlu dikaji secara mendalam agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah penguatan kewenangan pungutan terhadap wisatawan asing. Bima menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut, sepanjang pelaksanaannya berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.
Ia menambahkan, penguatan sumber pendanaan dari sektor pariwisata harus disertai kejelasan alokasi dan pemanfaatan anggaran. Dana tersebut diharapkan dapat mendukung pelestarian adat dan budaya, meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, serta melibatkan pelaku usaha dan masyarakat lokal.
Selain itu, Bima menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Menurutnya, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) harus menjadi pedoman dalam penyusunan program, penganggaran dan penataan ruang sehingga pengembangan sektor pariwisata berjalan terarah dan berkelanjutan.
"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.
Bima juga mengapresiasi kerja sama antara NTB, NTT dan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kolaborasi tersebut dinilai mampu memperkuat konektivitas, mengoptimalkan potensi destinasi wisata serta memperluas pergerakan ekonomi antardaerah.
Ia berharap penyusunan RUU tentang perubahan UU Provinsi NTB dan NTT dapat menghasilkan regulasi yang tepat sasaran, sesuai karakteristik daerah, sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi kedua provinsi untuk mengembangkan potensi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.***