Mendagri Minta Daerah Percepat Registrasi Layanan Digital Perlinsos

Samsul
32 view
Mendagri Minta Daerah Percepat Registrasi Layanan Digital Perlinsos
JAKARTA, datariau.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (Pemda) mendukung percepatan registrasi layanan digital perlindungan sosial (Perlinsos). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Imbauan tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 dan Perlindungan Sosial secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik atau electronic government (e-government). Melalui sistem tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan publik secara digital dengan lebih mudah.

“Untuk percobaan pertamanya adalah melakukan verifikasi, validasi, bantuan sosial. Karena bansos itu ada di pemerintah pusat banyak, di Kemensos ada, Kementerian Ketenagakerjaan juga ada,” jelasnya.

Menurut Tito, ketepatan sasaran penyaluran bansos masih perlu diperkuat. Sebab, masih ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya relatif mampu menerima bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan justru belum terdata sebagai penerima.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikoordinasikan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini mengintegrasikan berbagai basis data kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Tito menjelaskan, integrasi data tersebut memungkinkan proses identifikasi dan verifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat dilakukan lebih cepat dengan memanfaatkan data biometrik, seperti pengenalan wajah, sidik jari, dan iris mata.

“98 persen penduduk Indonesia datanya ada di servernya Kementerian Dalam Negeri. Setelah itu dia (layanan digital Perlinsos) akan langsung dijawab, ini layak untuk menerima bantuan, atau tidak layak karena dia punya rumah, dia punya tanah, dia punya mobil, dan lain-lain,” ujarnya.

Ia menegaskan, percepatan program digitalisasi Perlinsos tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga membantu Pemda dalam menjalankan tugas menekan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Tag:Pelinsos
JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)