Oleh: Fitri Novia Heriani

Awas, Palsukan Identitas untuk Poligami Bisa Dipidana!

Ruslan
172 view
Awas, Palsukan Identitas untuk Poligami Bisa Dipidana!
Foto: hukumonline

DATARIAU.COM - Terhadap pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh suami demi menikah lagi, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, UU Adminduk dan UU PDP.

Meski Undang-Undang dan dalam aturan agama Islam tidak melarang adanya poligami, namun pada praktiknya melakukan poligami tidaklah mudah karena diwajibkan mendapatkan izin dari pihak istri. Namun untuk melancarkan niat berpoligami, suami mungkin saja melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti melakukan pemalsuan identitas.

Perlu diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setelah sah secara agama/kepercayaan, suatu perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan.

Adapun terkait dengan suami yang menikah lagi atau poligami, pada dasarnya dibolehkan jika sudah mendapat izin dari pengadilan. Dalam Pasal 56 ayat (1) KHI disebutkan: “Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.”

Di Indonesia, salah satu syarat agar perkawinan poligami sah menurut hukum adalah mengajukan permohonan ke pengadilan (untuk mendapatkan izin) dengan syarat mendapat persetujuan dari istri. Jika syarat perkawinan poligami tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan yang dilakukan suami dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Perkawinan.

Hal ini juga ditegaskan di dalam Pasal 71 huruf a KHI bahwa seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Istri selaku pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut serta mengetahui adanya cacat dalam rukun serta syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan pembatalan perkawinan (Pasal 23 huruf d UU Perkawinan jo. Pasal 73 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)).

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan (Pasal 25 UU Perkawinan jo. Pasal 73 KHI).

Jika suami menikah lagi dengan cara memalsukan dokumen, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan pidana. Apa saja dasar hukumnya?

Pertama, suami yang melangsungkan pernikahan lagi tanpa izin pengadilan dapat dijerat sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 279 ayat (1) angka 1 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.”

Ancaman hukumannya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan jika menyembunyikannya dari pihak lain diancam pidana maksimal 7 tahun (Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Hal ini dipertegas dengan Lampiran SEMA 4/2016 (hal. 1) bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang suami dengan perempuan lain tanpa mendapatkan izin istri untuk melangsungkan perkawinan lagi, maka Pasal 279 KUHP dapat diterapkan.

Contoh kasusnya yaitu merujuk Putusan PT Mataram No. 44/PID/2021/PT MTR bahwa terdakwa melangsungkan perkawinan secara siri dengan ‘pacarnya’ tanpa sepengetahuan dan seizin dari istri sah atau istri pertamanya (hal. 2-3).

Atas hal tersebut majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan perkawinan, sedangkan perkawinannya yang sudah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” dengan hukuman pidana penjara selama 4 bulan (hal. 8).

Kedua, terhadap pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh suami demi menikah lagi, dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, UU Adminduk dan UU PDP. Dalam UU Adminduk, setiap orang yang memalsukan dokumen atau mempunyai KTP lebih dari satu/menjadi kepala keluarga lebih dari satu KK, maka dapat dikenai sanksi pidana.

Pasal 93: “Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Pasal 97: “Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

JIKA MENEMUKAN BERITA KAMI TIDAK SESUAI FAKTA, SEGERA HUBUNGI 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)