DATARIAU.COM, datariau.com - Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, semangat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat harus mengalami perubahan orientasi setelah kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berakhir.
Jika sebelumnya masyarakat bersatu untuk memenangkan kompetisi politik, kini kebersamaan tersebut harus diarahkan untuk menyukseskan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Agung Nugroho saat menghadiri kegiatan silaturahmi sekaligus sosialisasi produk hukum Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Selasa (22/9/2026).
Menurut Agung, kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 5.000 warga yang berasal dari 15 kecamatan di Kota Pekanbaru. Jumlah tersebut merupakan peserta tahap pertama.
" Kegiatan ini melibatkan lebih dari 5.000 warga yang berasal dari 15 kecamatan. Jumlah tersebut baru peserta tahap pertama," kata Agung.
Ia menyebutkan, Pemko Pekanbaru masih akan melaksanakan kegiatan serupa pada tahap kedua dengan melibatkan sekitar 6.000 warga lainnya.
Agung mengatakan, jika sebelumnya masyarakat dari 15 kecamatan dipersatukan untuk memenangkan kontestasi dan merebut posisi kepala daerah maupun wakil kepala daerah, maka setelah Pilkada berakhir semangat tersebut harus diarahkan pada kepentingan pembangunan.
"Hari ini, kita dipersatukan bukan lagi untuk memenangkan, tetapi untuk bagaimana menyukseskan perjuangan menjadi pengabdian," ujar Agung.
Masyarakat Diminta Tak Sungkan Mengkritik
Memasuki sekitar satu tahun masa pemerintahan, Agung bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menyadari bahwa berbagai penilaian dari masyarakat terus bermunculan.
Ada masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah. Namun, tidak sedikit pula yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan maupun kinerja Pemko Pekanbaru.
Agung justru meminta masyarakat tidak sungkan menyampaikan kritik apabila menemukan kebijakan atau tindakan pemerintah yang dinilai belum sesuai.
"Kalau tentang pujian, tidak perlu disampaikan kepada kami, akan tetapi ada yang tidak benar, sampaikan kepada kami. Saya adalah bagian dari warga Pekanbaru," katanya.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah pada akhirnya bukan hanya menjadi keberhasilan kepala daerah, tetapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Pekanbaru.
Karena itu, masyarakat diharapkan ikut menjaga jalannya pemerintahan serta mengingatkan kepala daerah apabila terdapat kebijakan maupun tindakan yang dinilai keliru.
"Kalau saya berhasil, wakil wali kota berhasil, maka yang berhasil itu warga sekalian. Yang mendapatkan pahalanya bukan saya saja, tetapi semua yang ada di sini," imbuhnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendukung program-program pemerintah selama kebijakan yang dijalankan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
"Kalau ada yang tidak benar, ingatkan kami, luruskan kami. Tetapi kalau itu benar, bantulah kami dan berdirilah terus bersama kami," imbuhnya.
Sosialisasi Produk Hukum Perlu Melibatkan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Agung juga menyinggung pelaksanaan sosialisasi produk hukum daerah yang selama ini dikenal dengan istilah sosialisasi peraturan daerah atau sosper.
Menurutnya, sosialisasi produk hukum daerah pada dasarnya merupakan bagian dari tugas pemerintah daerah. Apabila anggota DPRD melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum, pelaksanaannya perlu didampingi oleh Bagian Hukum Pemko Pekanbaru.
"Saya dulu anggota dewan. Sosper itu biasanya yang membuat anggota dewan. Namanya sosialisasi produk hukum. Lalu kenapa sekarang pindah ke Pemko? Sebenarnya tidak. Seharusnya yang melakukan sosialisasi perda itu adalah Pemko Pekanbaru," jelasnya.
Agung menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut sengaja dikemas dengan melibatkan masyarakat secara luas. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya memahami berbagai produk hukum daerah, tetapi juga mengetahui program-program yang sedang dijalankan Pemko Pekanbaru.
Ia menilai keberhasilan program pemerintah akan lebih mudah diwujudkan apabila masyarakat ikut terlibat dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Semangat kebersamaan yang sebelumnya terbangun dalam kontestasi politik, kata Agung, kini harus diarahkan menjadi energi bersama untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga ikut memberikan masukan, mengawasi serta mengingatkan pemerintah agar kebijakan yang dijalankan tetap berada pada jalur kepentingan masyarakat Pekanbaru. (end)
