DATARIAU.COM - Wakil Ketua MPR RI Lestari Mengatakan skor literasi membaca pelajar Indonesia terus menurun. Menurutnya, langkah yang konsisten dan sistematis harus segera diambil agar dapat mewujudkan pendidikan nasional yang mampu menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing di masa depan, salah satunya dengan literasi digital.
"Penurunan skor literasi membaca para pelajar Indonesia harus segera disikapi dengan langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan kembali minat baca yang merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa pembelajar," ujar Lestari Moerdijat dalam keterangannya Senin (22/1/2024).
Dikutip dari news.detik.com berdasarkan catatan Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation form Economic Co-operation and Development (OECD) skor literasi membaca pelajar di Indonesia terus menurun.
Pada 2015 skor PISA untuk literasi membaca pelajar Indonesia tercatat 397, tahun 2018 sebesar 371, dan tahun 2022 sebesar 359.Menurut Lestari, di tengah kondisi global yang sarat perubahan, dibutuhkan SDM yang memiliki kemampuan sebagai pembelajar.
Menurut Rerie, upaya peningkatan literasi membaca membutuhkan langkah yang sistematik dan konsisten, kualitas pembelajaran yang baik, dan kurikulum yang adaptif, serta kompetensi guru yang terus ditingkatkan.
Rendahnya literasi digital di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan berbagai faktor seperti kurangnya akses ke teknologi, informasi, dan edukasi yang memadai. Dikutip dari timesindonesia.co.id dalam beberapa perkembangan terakhir Literasi digital di Indonesia telah menunjukkan potensi positif dalam mengatasi rendahnya literasi pendidikan di negara ini.
Yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), masyarakat mulai dapat menggunakan teknologi secara efektif, memahami keamanan dan privasi online, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami informasi di ranah digital.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan literasi pendidikan secara keseluruhan.
Tingkat kemampuan literasi digital yang lebih tinggi berkorelasi dengan penggunaan media sosial yang lebih bertanggung jawab dan efektif. Hal ini semakin berbanding lurus dengan kelemahan untuk mengolah informasi, mengembangkan pemahaman, hingga kurangnya kepekaan untuk melakukan analisa kritis terhadap problematika tertentu.
Oleh karena itu, peningkatan literasi digital dapat memberikan dampak positif terhadap pemahaman dan kompetensi digital masyarakat secara keseluruhan.
Faktor-faktor seperti keterbatasan akses ke teknologi di beberapa daerah, kurangnya sumber daya pendidikan yang memadai, dan kebutuhan akan peningkatan kualitas pendidikan guru dalam literasi digital, menjadi beberapa hambatan yang perlu ditangani secara serius.
Oleh karena itu, meskipun literasi digital telah menunjukkan dampak positif, upaya bersama antara pemerintah, sektor pendidikan, dan masyarakat masih sangat diperlukan untuk memastikan bahwa literasi digital dapat secara efektif mengatasi rendahnya literasi pendidikan di Indonesia.
Tanggung jawab atas rendahnya minat baca atau literasi di Indonesia sebenarnya terletak pada berbagai pihak, tidak hanya satu entitas. Faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sekolah yang kurang mendukung, peran perpustakaan yang belum maksimal, dan keterbatasan buku atau bahan bacaan menjadi beberapa penyebab langsung yang mempengaruhi minat baca siswa. Sehingga secara singkat kurang etis tentunya jika menyalahkan pihak yang berwenang dalam pendidikan untuk kegagalan mengatasi masalah tersebut.
Peran aktif masyarakat, termasuk orang tua dan media, juga sangat diperlukan untuk mendorong dan memotivasi minat baca sejak dini. Diperlukan upaya-upaya khusus dari semua pihak untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia.
Pada akhirnya semua hal yang berhubungan dengan kualitas literasi khususnya di pendidikan Indonesia memang perlu melakukan evaluasi besar, terutama pada sektor paling kecil di tingkat mikro keluarga, kemudian sekolah, hingga pengambilan kebijakan secara akumulatif serta mendasar.
Kapasitas pemerintah sebagai pemegang kebijakan memiliki tugas lebih tidak hanya mengembangkan teknologi digitalisasi secara tapi juga mampu membaca masalah literasi lebih detail, bahkan mulai dari masalah terendah seperti kekurangan gizi, pemerataan buta aksara, hingga perluasan masalah akses jangkauan digital lebih merata keseluruh pelosok nusantara. ***
