PEKANBARU, datariau.com - Ribuan guru sertifikasi memaksa masuk ke dalam
Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru , Senin (25/3/2019) siang.
Mereka akhirnya masuk ke dalam setelah melakukan aksi selama hampir dua jam di depan Kantor Walikota Pekanbaru.
Para guru sempat terlibat aksi dorong dengan personel Satpol PP Pekanbaru kala memaksa masuk MPP Pekanbaru.
Mereka membuat kaget pengunjung MPP.
Guru menduduki MPP sembari menanti kepastian atas tuntutan mereka.
Para personel Kepolisian Pekanbaru dan Satpol PP Pekanbaru berjaga di dalam MPP.
Mereka mengantisipasi adanya gangguan pelayanan di MPP.
Sebelumnya, guru aksi damai dan berorasi di depan Kantor Walikota Pekanbaru, Jalan Jendral Sudirman. Jika Anda tidak dialihkan secara otomatis, klik di sini.
Mereka menggelar aksi ini setelah sempat menggelar aksi di Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
Guru melakukan long march dari Jalan Patimura hingga Jalan Jendral Sudirman.
Mereka kejelasan terkait tuntutan mereka yakni revisi Peraturan Walikota Pekanbaru No.7 tahun 2019.
Peraturan ini meniadakan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP) bagi guru sertifikasi.
Aturan ini hanya mengatur pemberian TPP bagi guru non sertifikasi.
Mereka menunut agar pemerintah tetap memberikan TPP bagi guru sertifikasi.
Mereka ingin bisa bertemu langsung walikota hari ini.
Guru mengancam bakal menggelar aksi hingga Senin sore.
Mereka ingin hari ini ada kejelasan langsung dari walikota.
"Kami ingin ada kejelasan hari ini. Harus ada hitam di atas putih hari ini," jelas satu guru, Christin dalam orasinya.
Guru kembali membacakan Surat Yasin.
Mereka ingin hati walikota bisa luluh.
Sehingga bisa mengabulkan tuntutan dari guru sertifikasi selama ini.
Aksi para guru sudah berlangsung selama enam hari. Mereka menggelar aksi sejak 6 Maret 2019 silam.
Serangkaian aksi guru ternyata sudah menganggu jadwal belajar mengajar di sekolah. Sebab guru tidak mengajar selama melakukan serangkaian aksi.
