DATARIAU.COM - Kasus viral yang berasal dari keluhan seorang pasien BPJS bernama Yurizal Tri Chaerawan mengenai lamanya menunggu ruang perawatan di rumah sakit yang berujung meninggal dunia memasuki babak baru. Unggahan viral itu mendapatkan perhatian luas salah satunya respon negatif dari tenaga kesehatan.
Pablik mempertanyakan empati layanan kesehatan dan etika tenaga medis di ruang digital. Salah satunya seorang dokter dari RSUD Inche Abdoel Moeis Samarinda yang diduga menulis komentar "bacot nih pasien", di media sosial dan telah dikenai sanksi internal oleh pihak rumah sakit.
Adapun respon pemerintah atau instansi terkait secara terbuka mengaku sedih dan merasa gagal atas meninggalnya pasien muda tersebut. Kasus viral ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pelayanan kesehatan adalah hak masyarakat yang harus diberikan secara adil dan manusiawi.
Baca juga:Ironi Pelayanan Kesehatan Pekanbaru: Puskesmas Rusak, Anggaran Rehab Tak Disiapkan
Kasus Yusrizal menggambarkan betapa susahnya mendapatkan jaminan kesehatan terbaik dalam sistem saat ini. melihat buruknya Layanan BPJS yg ada, dalam hal birokrasi seperti pengurusan yang lama dan berbelit belit. Kemudian BPJS hanya bisa di klaim jika kondisi pasien sudah dalam keadaan yang kritis dan darurat yang seharusnya segera di tangani dan ini sudah menjadi rahasia umum, ditambah niradab/niretika dari para nakes terhadap para pasien yg sakit tentu menambah buruknya layanan kesehatan.
Sistem layanan kesehatan yang minim, lambat, tidak berkualitas karena faktor biaya, ini tidak seharusnya dipandang sebagai krisis empati SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) semata. Pandangan mendalam harus diarahkan pada realitas layanan kesehatan saat ini. Penuhnya ruang high care unit (HCU) sehingga membuat pasien harus menunggu lama sesungguhnya merupakan wajah suram tata kelola kesehatan. Miris karena seorang pasien harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan kondisi kesehatannya.
Semua ini tentu patut dicermati mengingat kesehatan adalah hak setiap rakyat yang seharusnya mudah didapatkan dengan layanan penuh empati dari para SDMK.
Tata Kelola Kapitalistik
Layanan kesehatan dalam sistem kapitalis penuh polemik. Tata kelola kapitalistik pada sistem kesehatan, sangat nyata berdampak buruk bagi para SDMK. Selain masalah beban kerja berlebih, terjadi ketimpangan distribusi SDMK, kurangnya dokter spesialis, rumitnya sistem rujukan, hingga kesenjangan penghasilan. Semua ini turut berdampak buruk terhadap kondisi mental para SDMK sehingga dapat memicu sikap nirempati.
Hal ini membuktikan layanan kesehatan masih jauh dari harapan, padahal kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap individu rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Namun, dalam sistem kapitalisme, kesehatan adalah komoditas, sedangkan peran negara diminimalisasi sebagai regulator. Negara juga menentukan lembaga yang berperan sebagai operator, yaitu BPJS. Rakyat wajib membayar iuran untuk mendapatkan layanan kesehatan. Pengelolaannya mengikuti prinsip efisiensi ekonomi.
Baca juga:Perundungan Pasien BPJS: Sistem Kesehatan Nir-empati
Selain itu, tata kelola kapitalistik dengan model desentralisasi mengakibatkan adanya fragmentasi layanan kesehatan. Ketidakjelasan pihak penanggung jawab ketersediaan sarana kesehatan akan berdampak terhadap kesenjangan sarana kesehatan di daerah sebagaimana yang terjadi hari ini.
Inilah yang meniscayakan adanya kesenjangan sarana kesehatan. Dengan demikian, penyebab buruknya layanan kesehatan hari ini adalah penerapan tata kelola kapitalistik.
Islam Menjamin Kesehatan
Islam adalah agama yang sempurna, mencakup seluruh aspek kehidupan. Salah satu amal saleh yang dianjurkan dalam Islam ialah mendoakan orang yang sedang sakit, atau menjenguknya. Tidak berkata kasar atau merendahkannya. Apalagi berkomentar negatif atau minim empati dengan sakitnya. Termaksud dalam bermedia sosial ada adab yang harus di perhatikan salah satunya tidak memberi komentar negatif.
Kesehatan dalam Islam adalah layanan publik dan hak warga negara. Islam menetapkan negara harus menyediakan secara gratis dan berkualitas untuk semua warga negara baik kaya maupun miskin, muslim maupun nonmuslim. Sebab hal ini adalah wujud peran negara sebagai raa’in dan junnah.
Baca juga:Layanan BPJS Dikeluhkan Masyarakat, Komisi III DPRD Pekanbaru Langsung Adakan Rapat
Pembiayaan kesehatan berasal dari Baitul Mal yang merupakan bagian dari kepemilikan umum. Negara memiliki sumber pemasukan yang sangat besar sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan kesehatan rakyat. Sumber tersebut berasal dari SDA yang melipah, misalnya dari tambang-tambang penting, kekayaan laut, hutan, dan lain sebagainya, untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Konsep layanan dalam Islam mudah, cepat dan profesional, akan menjadi pedoman negara dalam memberikan layanan kesehatan pada rakyat, sehingga rakyat mendapat layanan terbaik.
Paradigma Islam dalam mengatur urusan rakyat adalah melayani dan bertanggung jawab sepenuhnya. Dalam Islam tidak akan mengeksploitasi atau menempatkan rakyat sebagai “pasar” untuk barang dan jasa kesehatan. Pada masa keemasan Islam, Bani ibn Thulun di Mesir memiliki masjid yang dilengkapi dengan tempat-tempat mencuci tangan, lemari tempat menyimpan minuman, obat-obatan dan dilengkapi dengan ahli pengobatan (dokter) untuk memberikan pengobatan gratis. Kemudian, masa kepemimpinan Bani Umayyah banyak membangun rumah sakit yang disediakan untuk orang yang terkena lepra dan tuna netra. Bani Abbasyiah banyak mendirikan rumah sakit di Bagdad, Kairo, Damaskus dan mempopulerkan rumah sakit keliling.
Islam menjamin dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dokter dan tenaga medis yang profesional untuk memberikan layanan maksimal kesehatan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil tentunya perlu membangun sistem aturan yang berasal dari Yang Maha Adil (Allah Subahanahu wa ta'ala), yaitu sitem Islam.
Wallahu a'lam bisshowwab.***
