DATARIAU.COM - Mimpi Indonesia Emas yang selama ini digaungkan pemerintah tampaknya memang hanya sebatas mimpi kosong tanpa ada wujud. Berbagai kebijakan yang tidak pro-rakyat jelas memunculkan kekecewaan dan kemarahan rakyat yang mendalam. Faktanya sepanjang tahun 2025, Indonesia dihantam berbagai demo dari elemen masyarakat. Aksi-aksi demonstrasi yang dilakukan tidak hanya terjadi di pusat tetapi juga terjadi di berbagai daerah.
Puncak aksi demonstrasi terjadi pada Senin (25/8/2025), ribuan massa tumpah ruah, mulai dari pelajar, mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online hingga masyarakat sipil. Mereka menyerukan tuntutan yang sama, yaitu pembubaran DPR. Namun tuntutan ini justru ditanggapi buruk oleh DPR, Kepolisian dan Presiden. Klimaksnya, pada Kamis (28/8/2025) terjadi peristiwa memilukan meninggalnya seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Ia sengaja dilindas oleh kendaraan rantis Brimob. Tak hanya ia yang menjadi korban, bahkan menurut laporan sudah ada 7 nyawa yang melayang akibat aksi kekerasan yang dilakukan aparat selama demonstrasi berlangsung.
Jadilah aksi massa yang awalnya menuntut transparansi gaji DPR, membatalkan kebijakan tunjangan anggota DPR, pengesahan RUU perampasan aset sampai pembubaran DPR berubah menjadi aksi kerusuhan dan penjarahan rumah-rumah pejabat. Patut diduga kuat bahwa kerusuhan, pembakaran dan penjarahan yang belakangan terjadi disusupi oleh para perusuh yang sengaja digerakkan oleh pihak yang ingin memancing di air keruh. Pemerintah lewat para petinggi negara pun bermanuver seolah-olah mereka berpihak pada rakyat, di satu sisi mereka justru melemparkan berbagai fitnah keji terhadap rakyat.
Negara dinilai gagal berkomunikasi dengan rakyat. Bukan malah merespons baik berbagai tuntutan rakyat, pemerintah justru melontarkan fitnah bahwa demonstrasi yang terjadi karena dibiayai oleh pihak asing dan fitnah makar. Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD sendiri tidak percaya aksi demonstrasi dibiayai oleh pihak asing. Ia menegaskan bahwa tuntutan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh, pengemudi ojek online, masyarakat sipil bahkan influencer adalah bersifat organik. Artinya betul-betul masyarakat protes karena kekecewaan terhadap pemerintah dan DPR. (kompas.com, 3/9/2025)
Sesungguhnya berbagai aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari belakangan ini adalah akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan rakyat terhadap penguasa. Bagaimana rakyat tidak kecewa dan marah disaat kondisi ekonomi rakyat kian sulit, pemerintah justru membebankan berbagai pajak yang selangit. Beberapa pemerintah daerah bahkan kompak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 250 persen sampai 1000 persen. Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mendapatkan berbagai tunjangan, misalnya tunjangan rumah senilai Rp 50 juta perbulan. Sehingga jika ditotal gaji anggota dewan bisa lebih dari Rp 100 juta perbulan.
Bahkan FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) melaporkan, penghasilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bisa mencapai Rp 230 juta perbulan atau sekitar Rp 2,8 miliar pertahun. Itu berarti negara harus menggelontorkan Rp 1,6 triliun untuk membayar gaji dan tunjangan dari 580 anggota DPR sepanjang tahun 2025. Besarnya pendapatan anggota dewan yang kinerjanya perlu dievaluasi dan kontribusinya dalam membela rakyat perlu dipertanyakan, jelas menyakiti perasaan rakyat. Bahkan hal itu adalah bentuk pengkhianatan telanjang terhadap rakyat.
Jika dibandingkan dengan UMR di DKI Jakarta yang besarnya Rp 5,39 juta perbulan, maka penghasilan anggota DPR mencapai 42 kali lipat UMR. Jika dibandingkan dengan UMR pekerja di Banjarnegara, Jawa Tengah, yang hanya Rp 2,17 juta perbulan, penghasilan yang diraup anggota DPR mencapai 105 kali lipat UMR. (kompas, 28/8/2025). Jika dibandingkan dengan gaji guru honorer yang hanya Rp 300.000 atau Rp 500.000 perbulan yang katanya beban negara oleh Menkeu Sri Mulyani, maka pendapatan anggota dewan adalah 460 kali lipat.
Semua ini terjadi saat pemerintah katanya melakukan efisiensi anggaran. Nyatanya ada juga dana jumbo untuk Polri sebesar Rp 145,7 triliun. Anggaran ini menjadikan Polri sebagai lembaga penerima anggaran terbesar ketiga setelah Badan Gizi Nasional (Rp 268 triliun) dan Kementerian Pertahanan (Rp 185 triliun). (goriau.com, 2/9/2025). Yang jadi pertanyaan apakah pantas anggaran besar ini dipergunakan untuk kekerasan terhadap rakyat dan memamerkan arogansi aparat terhadap rakyat?
Indonesia akan semakin gelap jika negeri ini tetap mempertahankan sistem kapitalisme sekulerisme. DPR yang tak memihak rakyat, kepolisian yang tak melindungi rakyat, pemerintah yang tak mengayomi rakyat, peradilan yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, pada hakikatnya adalah buah dari penerapan demokrasi kapitalisme. Sehingga tak cukup reformasi birokrasi, tak cukup dengan pembubaran DPR, tak cukup jika tuntutannya hanya lengserkan Prabowo-Gibran.
