Politik Dinasti, Niscaya Dalam Demokrasi

293 view
Politik Dinasti, Niscaya Dalam Demokrasi
Ilustrasi (Foto: Int)

DATARIAU.COM - Corona belum reda, namun nampaknya penguasa tetap berambisi melakukan Pilkada. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pasangan yang tengah mencalonkan diri. Ada yang menarik perhatian sekaligus mengangetkan pada pilkada kali ini, yakni salah satu calon Walikota Solo adalah anak dari orang nomor satu di negeri ini, siapa lagi kalau bukan anak Presiden Joko Widodo, Gibran. Bahkan menantu Jokowi menjadi salah satu calon Walikota Medan meski masih dalam pengurusan.

"Bisa dikatakan Jokowi sedang membangun dinasti politik. Mungkin mumpung sedang jadi Presiden, sedang punya kekuasaan, akhirnya dorong anaknya jadi wali kota," kata Ujang kepada Kompas.com, Sabtu (18/7/2020).

Dinasti politik itulah sebutan yamg pantas untuk fenomema di atas. Mereka yang berkuasa ingin mempertahankan kekuasaanya. Dengan cara menjadikan anak cucu dan keluarganya mendapat bagian kekuasaan.

Padahal mereka belum tentu mampu untuk mengurus negri ini. Mereka juga akan bisa terpilih dengan kekuasaan yang sudah dimiliki oleh kerabatnya.

Karena kita sudah mengetahui, praktik KKN di negeri ini sudah menggurita. Ini sudah Rahasia umum.

Dinasti politik meniscayakan akan adanya penyalahgunaan wewenang. Dan juga bisa menjadi Alat untuk kebal hukum nantiny. Tentu ini tidak bisa dibiarkan.

Dalam sistem pemerintahan Islam. Tidak dibenarkan adanya dinasti politik. Pimimpin yang terpilih itu berdsarkan syarat iniqod yang sudah ditentukan syariat. Walikota atau setingkatnya, gubernur setingkatnya, akan dipilih oleh khalifah berdasarkan kapabilitasnya.

Bahkan pada masa pemerintahan Umar Bin Khatab RA. Beliau tidak rela keluarganya menjadi bagian dari kekuasaan saat ini. Karena ini adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam Islam, pemimpin dipilih dengan baiat. Baiat inilah yang akan mengikat antara penguasa (baca: khalifah) dan rakyat. Dengan baiat umat menyatakan keridhoaan dipimpin.

Dengan demikian, suatu hal yang niscya dinasti politik terjadi dalam sistem pemerintahan demokrasi. Bahkan dengan mengandalkan siapa yang punya modal lebih banyak, dia akan bisa berkuasa. Maka untuk mendapatkan pemimpin yang mumpuni bertakwa dan tidak haus kekeuasan kita harus kembali kepada sistem Islam. Sistem yang datang dari sang pencipta manusia, yang mengetahui segalanya.(*)

Penulis
: Vony Khasibah Nujud
Editor
: Redaksi
Sumber
: datariau.com
Tag:
Kirim berita, hak jawab, laporan: 0813 3966 1966 (Chat WhatsApp Only)