DATARIAU.COM - Demokrasi tidak hanya soal pemilu atau lembaga negara, tetapi juga tentang bagaimana komunikasi berlangsung di ruang publik. Kebebasan berpendapat dan kebebasan pers memang menjadi ciri utama demokrasi. Namun, kebebasan itu sering kali kehilangan makna ketika tidak diiringi dengan etika dan tanggung jawab, baik dari pejabat, media, maupun masyarakat.
Saat ini, ruang publik terasa semakin ramai. Media massa, media sosial, dan saluran komunikasi pemerintah terus menyampaikan berbagai informasi dan narasi. Sayangnya, yang sering muncul bukan diskusi yang mendidik, melainkan adu opini, pencitraan, dan saling menyalahkan. Akibatnya, demokrasi terlihat hidup di permukaan, tetapi kurang menyentuh persoalan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
Media seharusnya berperan sebagai pengawas kekuasaan. Namun dalam praktiknya, peran ini sering menghadapi tantangan. Tekanan ekonomi, kepentingan pemilik media, hingga kedekatan dengan elite politik dapat memengaruhi isi pemberitaan. Kondisi ini membuat media berisiko tidak lagi sepenuhnya netral dan kritis, bahkan cenderung membenarkan kekuasaan.
Masalah lain muncul ketika kritik dari masyarakat tidak ditanggapi secara terbuka. Kritik justru sering dianggap sebagai serangan politik, upaya menjatuhkan pemerintah, atau bahkan langsung dicap sebagai hoaks. Padahal, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi. Ketika pejabat lebih sibuk membela diri daripada menjawab substansi masalah, ruang dialog menjadi tertutup.
Sebagai pejabat publik, setiap pernyataan yang disampaikan seharusnya dipikirkan dengan matang. Bahasa yang digunakan memiliki dampak luas bagi masyarakat. Jabatan publik bukan hanya soal kewenangan, tetapi juga tanggung jawab moral. Jika komunikasi digunakan untuk menutupi masalah atau menyerang pengkritik, kepercayaan publik akan semakin menurun.
Namun, masyarakat juga tidak bisa lepas tangan. Di era digital, kebebasan berpendapat sering disalahartikan sebagai bebas berkata apa saja tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, media sosial dipenuhi perdebatan emosional, saling serang, dan penyebaran informasi yang belum tentu benar. Ruang publik pun berubah menjadi tempat konflik, bukan diskusi yang sehat.
Demokrasi membutuhkan warga yang kritis, tetapi juga rasional. Kritik yang baik bukan yang paling keras, melainkan yang didukung oleh argumen dan data. Media pun seharusnya berpihak pada kepentingan publik dan kebenaran, bukan pada kekuasaan atau kelompok tertentu.
Pada akhirnya, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi publik. Jika komunikasi dipenuhi manipulasi dan sikap defensif, demokrasi hanya berjalan secara formal tanpa partisipasi yang bermakna. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka dan bertanggung jawab dapat memperkuat demokrasi itu sendiri.
Oleh karena itu, tantangan kita saat ini bukan hanya menjaga kebebasan berbicara, tetapi juga belajar menggunakan kebebasan tersebut secara dewasa. Demokrasi tidak menuntut semua orang memiliki pendapat yang sama, tetapi menuntut kemampuan untuk berbeda pendapat secara etis dan beradab.***
*) Penulis merupakan Mahasiswi Universitas Islam Riau, Fakultas Ilmu Komunikasi.
