JAKARTA, datariau.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menetapkan tiga wilayah di Indonesia sebagai daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Yaitu Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur.
"Jumlahnya terus berkembang tapi kebanyakan di Sumatera dan Kalimantan. Ada 8 daerah rawan karhutla, sudah diidentifikasi," ujar Wiranto usai rapat koordinasi khusus bersama Kapolri dan sejumlah menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Kamis (3/8).
"Ada daerah baru yang dulu tidak terdaftar sebagai daerah rawan karhutla, tapi sekarang muncul. Yaitu Aceh, Kalimantan Barat dan NTT," imbuh dia.
Menurut Wiranto, di tiga provinsi tersebut ada sebagian wilayah hutan yang sengaja dibakar oleh pihak peladang, untuk menanam jelang musim hujan. Pembakaran itu dilakukan untuk menyuburkan tanah.
"Ini akibat karena dibakar. Tradisi peladang, membakar hutan untuk menanam jelang musim hujan. Ini harus diubah dengan cara lain, caranya adalah dengan memberi insentif pupuk cair. Itu bisa. Peran Pemerintah Daerah juga kami libatkan di sini," kata dia.
Untuk mencegah tradisi bakar hutan dan beralih ke penggunaan pupuk cair sebagai penyubur lahan, Wiranto dan pihaknya akan melakukan penyuluhan ke petani, warga di sekitar hutan, dan pihak pengusaha yang bersangkutan.
"Bukan hanya karena alam. Karena budaya masyarakat kita, masyarakat pinggir hutan, sejak turun temurun bakar hutan untuk pertanian. Maka bagaimana keterlibatan teman-teman kita, perusahaan-perusahaan besar yang punya tanggung jawab untuk memelihara hutan," kata Wiranto
"Itu kita minta untuk memberikan satu penyuluhan, bantuan-bantuan kepada petani, untuk tidak membakar lagi, tapi misalnya dengan penggunaan pupuk. Untuk masyarakat adat, ini sedang kita bincangkan," imbuh dia.
Menurut Wiranto, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan beberapa prosedur untuk meminimalisasi tingkat kebakaran hutan melalui darat dan udara. Ia beserta jajarannya juga telah melakukan rapat khusus untuk membahas tingkat kebakaran hutan.
"Beberapa tempat kebakaran hutan mulai meningkat. Maka kita rapat di sini untuk benahi prosedur, prosedur sudah baku baik pemadaman lewat darat maupun lewat udara atau water bombing. Lalu juga satgas juga sudah dibentuk di beberapa daerah rawan karhutla," ujar Wiranto.
Adapun sejumlah pejabat dan menteri yang hadir dalam rapat koordinasi khusus tersebut antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei.
